“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan atas niat tersebut,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).
(Nadya Kurnia)