Achmad Al Fiqri
IDXChannel - DPR meminta pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, ancaman terhadap keselamatan masyarakat harus dijawab dengan percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum yang tegas.
“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, Rabu (14/10/2026).
"Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” lanjutnya.
Dia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah memastikan operasi penanganan berjalan dengan komando yang jelas. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait harus memperkuat koordinasi agar kebutuhan lapangan segera dipenuhi.
“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” kata dia.
Keberhasilan penanganan harus diukur dari api yang berhasil dipadamkan, berkurangnya paparan asap, dan terpenuhinya perlindungan masyarakat. Pengerahan sumber daya harus disertai target yang terukur dan evaluasi harian.
