Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel - Sebagai tindak lanjut dari amandemen UU P2SK, saat ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang menyiapkan aktivasi Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan dapat berlaku pada Juli 2027, salah satu hal yang krusial adalah penyiapan regulasi mengenai kepesertaan Penjaminan Polis Asuransi, hal ini menjawab pertanyaan masyarakat bagaimana tingkat perlindungan dan efektivitas program yang dapat dirasakan oleh publik bila nanti telah diaktivasi.
"Sebab, dalam desain program Penjaminan Polis Asuransi, peserta Penjaminan Polis Asuransi bukanlah masyarakat secara langsung, melainkan Perusahaan Asuransi (PA) dan Perusahaan Asuransi Syariah (PAS) yang menyelenggarakan asuransi umum dan asuransi jiwa. Di luar itu, seperti Asuransi Sosial, Program Asuransi Wajib dan Reasuransi, tidak dapat menjadi peserta Penjaminan Polis Asuransi," ujar Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi LPS Aroma Patria di Yogyakarta, Jumat (06/11/2026).
Menurutnya, Industri dan masyarakat juga perlu mencermati aspek kepesertaan ini, sebab meskipun UU P2SK mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menjadi peserta penjaminan, namun kepesertaan program ini tidak berlaku secara serta-merta.
Pertama-tama suatu perusahaan wajib memenuhi tingkat kesehatan tertentu sebelum ditetapkan menjadi peserta Penjaminan Polis Asuransi. Tingkat kesehatan tertentu ini nantinya akan ditetapkan oleh LPS dengan berkoordinasi dengan OJK melalui perhitungan Risk Based Capital masing-masing perusahaan.
Adapun, penggunaan prasyarat tingkat kesehatan ini merupakan best practice yang juga berlaku di negara-negara lain yang menerapkan Penjaminan Polis Asuransi.
"Dengan mewajibkan syarat tingkat kesehatan tertentu, diharapkan program Penjaminan Polis Asuransi dapat terhindar dari risiko kegagalan peserta di fase awal implementasi. Selain itu, penetapan syarat tersebut penting bagi keberlanjutan manfaat program Penjaminan Polis Asuransi,” jelasnya.
