Kurnia Nadya
Ia menerangkan, kejelasan status lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan sebelum usulan tersebut diproses lebih lanjut. Lahan yang digunakan juga harus merupakan lahan kosong untuk pembangunan gedung baru, bukan untuk renovasi bangunan yang sudah ada.
“Kalau ini sudah ada sertifikatnya milik UIN Madura, apakah itu dari hibah atau dari mana pun, yang jelas clean and clear, dan itu nanti dibangun di atas tanah yang tersedia. Bukan merenovasi bangunan. Jadi, SBSN ini tanah kosong, lalu dibangun, apakah itu laboratorium terpadu atau apa,” ungkapnya.
Sahiron menambahkan, penetapan proyek SBSN bukan menjadi kewenangan Kementerian Agama semata. Setelah Kemenag menyampaikan daftar usulan, proses selanjutnya akan melalui pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mekanisme trilateral meeting.
Kemenag akan memperkuat argumentasi kebutuhan pembangunan masing-masing perguruan tinggi, termasuk UIN Madura.
(Nadya Kurnia)
