Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengingatkan agar kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.
Hal itu diungkapkan Puan saat berpidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026).
Di awal pidato pembukaan masa sidang, Puan mengucapkan selamat datang kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan kemudian menyinggung mengenai kasus penyadapan terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan
Presiden RI,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan kemudian berbicara soal kewenangan negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerjwa dengan profesional.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” lanjutnya.
Puan pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
Mantan Menko PMK tersebut lalu mengungkap sejumlah hal lain ya g menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Puan menyebut, kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
