Binti Mufarida
Syahganda menegaskan bahwa Yusril telah mengungkapkan tidak ada kesempatan atau celah hukum lagi bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN. Pandangan Yusril ini, kata Syahganda, telah disampaikan kepada Prabowo.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden," tegasnya.
Syahganda pun menilai pandangan Yusril tersebut yang seharusnya menjadi acuan dalam melihat sikap Presiden terkait persoalan ijazah Gibran.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tutur Syahganda.
Syahganda kembali menegaskan bahwa pernyataan Yusril merupakan pandangan yang benar terkait tidak adanya lagi jalur hukum melalui PTUN yang dapat ditempuh Gibran. "Iya karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)
