Rohman Wibowo
Meski demikian, akumulasi aksi jual bersih investor asing yang mencapai sekitar Rp127 triliun sepanjang tahun berjalan menjadi perhatian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa risiko di pasar domestik masih perlu dicermati, termasuk perkembangan situasi politik.
"Jika diselesaikan secara konstitusional dan tidak mengganggu kebijakan ekonomi dampaknya berpotensi sementara, tetapi apabila berkembang menjadi konflik antarelite, tekanan pasar akan berlangsung lebih panjang," kata Hendra.
Menurutnya, risiko yang perlu diantisipasi adalah proses pergantian wakil presiden yang berlangsung berlarut-larut hingga menghambat pengambilan keputusan strategis pemerintah. Padahal, mekanisme konstitusional telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut dinilai menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mencegah ketidakpastian dalam koordinasi antarkementerian.
"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sudah mengatur mekanisme sidang MPR maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden, sehingga yang dibutuhkan sekarang hanyalah kepastian proses dan komunikasi politik yang baik," tegas Hendra.
