Menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung pengelolaan dan mekanisme perdagangan yang lebih baik agar mampu meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).
Dia menambahkan, salah satu aspek penting dalam pengembangan BMKS adalah memperkuat mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel.
Melalui tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan mampu membangun harga acuan komoditas nasional yang lebih kuat sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis di pasar global.
Adapun kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS menjadi mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).