Anggie Ariesta
IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan tercatat memperkuat transparansi laporan keuangan dan keberlanjutan, termasuk dalam mengungkap risiko lingkungan yang berpotensi memengaruhi kinerja bisnis.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berdampak terhadap kondisi operasional, keuangan, hingga reputasi perusahaan.
Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi mengatakan, penguatan kualitas keterbukaan informasi semakin penting seiring pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang telah melampaui 33 juta orang, dengan 962 perusahaan tercatat di bursa.
"Jumlah investor kita sudah tumbuh mencapai lebih dari 33 juta dengan 962 perusahaan tercatat. Pertumbuhan ini tentu membawa makna yang besar. Semakin banyak investor yang menggantungkan keputusannya pada informasi yang disampaikan perusahaan," ujar Iding dalam sambutannya pada IAI-ISRF Strategic Dialogue, Selasa (10/11/2026).
Iding menegaskan, keandalan informasi perusahaan menjadi salah satu fondasi reformasi pasar modal yang tengah dijalankan BEI. Menurutnya, pengembangan pasar modal tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan jumlah investor dan emiten, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha.
"Kepercayaan ini tentunya lahir dari kualitas informasi, transparansi, dan kemampuan perusahaan mengelola risiko yang memengaruhi keberlangsungan usahanya. Inilah yang juga sangat relevan dengan semangat reformasi pasar modal yang tengah kami lakukan," tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut, Iding secara khusus menyoroti karhutla sebagai risiko lingkungan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perusahaan tercatat.
Dia menilai karhutla tidak lagi dapat dipandang sebatas persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas menjadi risiko finansial, hukum, operasional, hingga reputasi perusahaan.
"Karhutla ini bukan semata persoalan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar menjadi risiko finansial, hukum, operasional, dan reputasi perusahaan. Mulai dari kerusakan aset, gangguan kegiatan usaha, potensi sanksi hukum, hingga terganggunya rantai pasok," ujar Iding.
Oleh karena itu, BEI mendorong emiten untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko lingkungan ke dalam tata kelola perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai risiko tersebut secara transparan dan didukung data yang kredibel.
Iding menggarisbawahi tiga aspek yang perlu diperkuat. Pertama, keterhubungan antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan (sustainability report), sehingga investor memperoleh gambaran menyeluruh mengenai profil risiko dan langkah mitigasi perusahaan.
Kedua, penerapan standar dan profesionalisme dalam proses pelaporan. Setiap pengungkapan risiko harus didukung bukti empiris yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, peningkatan kualitas laporan agar tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menyajikan informasi strategis yang dapat digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi.
"Regulator, bursa, perusahaan tercatat, profesi akuntan, auditor, dan praktisi keberlanjutan perlu bergerak bersama-sama sebagai satu tim untuk memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi yang berkualitas serta kredibel," tutur Iding.
(DESI ANGRIANI)
