Ketiga, ketertelusuran wajib bagi seluruh produk sawit. Semua produk sawit harus dapat ditelusuri asalnya dari kebun berkelanjutan, didukung sistem informasi dari hulu ke hilir.
Sebagai informasi, aturan turunan telah diterbitkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kemanterian Perindustrian, Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional, dan Kemenko Perekonomian. Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan pedoman berbagi data geospasial dalam hubungan luar negeri.
SI-ISPO diatur melalui Peraturan Menko Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sertifikasi, memperkuat pengawasan, serta menyediakan data terintegrasi dan tertelusur sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.
SI-ISPO juga memastikan produk sawit berasal dari lahan clear and clean di luar kawasan hutan.