Kebijakan restriktif ini sangat mendesak mengingat Indonesia tengah menghadapi tekanan utang warisan masa penanganan pandemi Covid-19 lalu yang membuat beban pokok dan bunga cicilan kini membubung tinggi
Oleh sebab itu, tata kelola fiskal perlu dijalankan secara jauh lebih efisien, kreatif, serta inovatif untuk membendung kebocoran anggaran belanja.
Faisal juga menyarankan agar setiap alokasi belanja negara yang kurang mendesak atau berisiko mengalami ketimpangan manfaat di antara kelompok sosial segera dipangkas demi memprioritaskan masyarakat ekonomi rentan.
Penyusunan pos belanja prioritas juga diharapkan mampu memitigasi tren penurunan daya beli kelompok masyarakat menengah yang mengkhawatirkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara dituntut untuk hadir sebagai katalisator utama dalam membuka keran pendapatan baru bagi sektor pekerja riil.
"Penting untuk mengatasi permasalahan ekonomi kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan, dengan mengarahkan belanja APBN pada penciptaan lapangan pekerjaan serta sektor yang berkaitan dengan income mereka," kata Faisal.