Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan arahan dan pesan strategis bagi seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang baru saja dilantik. Suahasil menekankan kepemimpinan di tingkat pimpinan tinggi pratama menuntut kemampuan berpikir strategis yang melampaui rutinitas operasional harian.
Secara spesifik, Suahasil memberikan instruksi khusus kepada pejabat di unit-unit utama Kemenkeu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), hingga Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Secara ringkas, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Nanti dielaborasi lebih lanjut dalam berbagai macam kesempatan rapat dan juga oleh para pimpinan unit eselon satu masing-masing," ujar Suahasil dalam sambutannya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Untuk jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil meminta agar jajarannya tidak sekadar mengejar angka, melainkan harus mampu membaca peta perekonomian nasional serta memahami dinamika perilaku wajib pajak demi melahirkan kebijakan yang adil dan tepat.
"Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian di Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," kata Suahasil.
Dia juga menambahkan pentingnya menjaga fondasi penerimaan negara secara aman dan berkelanjutan.
"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara bertelanjutan," ujar dia.
Sementara itu, bagi pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil menginstruksikan agar pengawasan kepabeanan ditingkatkan menjadi lebih tajam dan berbasis pemetaan risiko (risk-based). Ia meminta pencegahan dilakukan sejak dari hulu sebelum tindak pelanggaran terjadi.
"Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari bulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu," kata Suahasil.
Di sisi lain, Suahasil mengingatkan peran ganda Bea Cukai dalam mendorong perekonomian nasional.
"Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor," ujar dia.
Kepada jajaran pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Suahasil menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kas negara yang presisi agar APBN dapat hadir tepat waktu sebagai mesin penggerak ekonomi masyarakat.
"Untuk para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin Saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen khas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas harus semakin presisi, agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," kata dia.
Adapun pesan khusus dialamatkan kepada pejabat Sekretariat KSSK. Suahasil meminta mereka bertindak aktif sebagai penggerak koordinasi lintas pilar, meliputi Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta unsur Danantara.
"Untuk para pejabat di Sekretariat KSSK, saya ingin Saudara tidak hanya menjadi pengelola forum, tetapi Saudara harus menjadi penggerak koordinasi, koordinasi pilar KSSK, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan Republik ini, yaitu Danantara," ujar Suahasil.
Dia menekankan bahwa Sekretariat KSSK tidak boleh sekadar mengurusi aspek teknis administrasi rapat, melainkan harus mengawal koordinasi berkelanjutan mulai dari pemantauan risiko hingga early warning system.
