Rohman Wibowo
Adapun proyek yang menjadi prioritas pendampingan meliputi investasi dengan nilai modal minimal Rp100 miliar. Selain itu, proyek yang mendukung agenda hilirisasi, menyerap banyak tenaga kerja, mendorong transfer teknologi, berorientasi ekspor, serta mendukung substitusi produk impor juga menjadi sasaran pendampingan.
Prioritas lainnya mencakup pelaku usaha yang menerima fasilitas penanaman modal. Dalam pelaksanaannya, tim Desk Investasi bertugas mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Persoalan tersebut antara lain ketidaksesuaian tata ruang, kendala perizinan teknis, pembebasan lahan, hingga hambatan nonteknis seperti pungutan liar dan aksi premanisme.
Penyelesaian berbagai kendala tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis, serta aparat penegak hukum. Evaluasi perkembangan penyelesaian masalah dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap dua pekan.
Penetapan Medan sebagai pusat operasional Desk Investasi Sumatera didasarkan pada besarnya potensi ekonomi kawasan tersebut. Sepanjang Januari-September 2026, Pulau Sumatera mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp221,82 triliun atau berkontribusi 14,41 persen terhadap total investasi nasional.
Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menyumbang realisasi investasi sebesar Rp37 triliun. Potensi investasi di wilayah ini turut didukung oleh keberadaan kawasan industri, KEK Sei Mangkei, serta Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
Setelah peluncuran di Medan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadwalkan peresmian Desk Investasi Regional berikutnya secara bertahap. Desk Investasi Semarang akan diluncurkan pada 11 November, Makassar pada 13 November, dan Balikpapan pada 16 November 2026.
Melalui pembentukan empat desk tersebut, pemerintah berupaya memperkuat pendampingan dan pengawasan investasi di daerah guna mempercepat realisasi proyek serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor.
(Shifa Nurhaliza Putri)
