Rohman Wibowo
IDXChannel - Kebijakan fiskal pemerintah terkait penarikan utang hingga kuartal III 2026 dinilai menjadi sinyal peringatan dini atas potensi lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pengujung tahun.
Kendati realisasi pembiayaan utang berjalan lebih lambat dibanding tahun lalu, lonjakan belanja negara serta kewajiban pembayaran restitusi pajak diproyeksikan bakal memperlebar jurang defisit anggaran mendekati akhir tahun.
Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2026, realisasi pembiayaan utang hingga 30 September 2026 tercatat sebesar Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target pagu APBN yang dipatok Rp832,2 triliun.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp502,9 triliun. Penarikan utang ini ditopang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp497,5 triliun dan pinjaman neto yang mencatatkan minus Rp3,2 triliun, sementara posisi defisit anggaran per September 2026 tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kendati pemerintah mengeklaim postur anggaran masih terjaga, ritme pembiayaan utang sepanjang Januari hingga September 2026 dinilai menyimpan anomali struktural yang patut diwaspadai.
Lonjakan belanja negara yang bergerak agresif di tengah ketidakpastian penerimaan bersih memicu kekhawatiran atas lonjakan beban anggaran di kuartal penutup.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menggarisbawahi soal perkembangan pembiayaan saat ini mengindikasikan pelebaran defisit fiskal yang cukup tajam pada penutupan tahun anggaran.
