Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP terbesar, yakni 46.044 unit. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah sebanyak 18.928 unit dan Sulawesi Selatan sebanyak 17.646 unit.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perbankan, pengembang, pemerintah daerah, hingga BP Tapera. Menurut dia, keterbukaan data diperlukan untuk memastikan program berjalan akuntabel sekaligus mencegah praktik korupsi.
Selain rumah tapak, pemerintah juga mendorong optimalisasi KPR subsidi rumah susun yang realisasinya baru mencapai 30 unit. Perwakilan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Erlan Kalowa menilai sosialisasi perlu diperluas dan pembangunan rumah susun subsidi diarahkan ke kawasan industri, pabrik, serta perkantoran agar lebih mudah menjangkau pekerja.
Sebagai bagian dari percepatan penyaluran, pemerintah juga merencanakan akad massal sebanyak 71.000 unit rumah subsidi pada 17 Desember 2026 di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut akan melibatkan BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), perbankan, dan pengembang dari seluruh Indonesia.
(Rahmat Fiansyah)