"Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner," kata Airlangga.
Bersamaan dengan pembaruan aturan devisa itu, pemerintah membentuk perusahaan DSI sebagai perantara tunggal untuk ekspor tiga komoditas strategis semacam batu bara, minyak kelapa sawit, dan feroaloi (ferroalloy), yang seluruh prosesnya berjalan dalam format digital melalui portal DSI.
Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib mengunggah seluruh dokumen termasuk kontrak serta pemberitahuan ekspor lewat portal tersebut dan tetap bertanggung jawab penuh mematuhi persyaratan ekspor.
"DSI meninjau, memverifikasi, dan memberikan persetujuan sebelum pengiriman ke sistem Bea Cukai, sementara seluruh komunikasi dan respons elektronik disalurkan melalui sistem DSI," tutur Airlangga.
Lewat portal yang terintegrasi dengan Bea Cukai dan National Single Window itu, DSI turut mengawasi proses pre-clearance serta post-clearance, menangani kepabeanan, sekaligus memverifikasi pembatasan dan larangan ekspor. Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi pada pertengahan November agar kerangka kerja ekspor sumber daya alam strategis beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.