Yuwantoro Winduajie
”Kebijakan moneter bisa memengaruhi kebijakan fiskal dan sebaliknya kebijakan fiskal bisa memengaruhi kondisi moneter. Stabilitas makroekonomi membutuhkan koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan. Jadi, harus saling koordinasi antaranggota KSSK agar kebijakannya tidak jalan satu-satu dan jadi egosentris,” kata Putu.
Selain menjaga independensi, Putu juga mengingatkan terkait konflik kepentingan dan permasalahan kelembagaan dikarenakan saat ini juga masuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurutnya, independensi de facto BI tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas personal calon gubernurnya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana konfigurasi kelembagaan yang melingkupi proses pengambilan keputusan kebijakan.
”Mengingat Danantara resmi dilibatkan dalam KSSK dan portofolio Danantara yang mencakup bank-bank Himbara, di mana anggota KSSK orisinal ada Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS. OJK dan LPS ini tugasnya juga heavy ke perbankan. Banyak ekonom dan ahli yang sudah mengimbau bahwa hal ini berpotensi melanggar tata kelola kelembagaan dan dapat menimbulkan kekhawatiran dari investor asing mengenai independensi pengambilan keputusan. Jadi, Destry juga harus draw the line di tengah ekspansi ruang koordinasi kebijakan ekonomi yang melibatkan aktor-aktor non-regulator,” kata dia.
(Dhera Arizona)
