Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan kepada Polri agar transparan dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi (Pati).
Hal itu dilakukan mengingat banyaknya informasi yang simpang siur di media sosial.
“Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Selasa (10/11/2026).
Anam turut menyinggung dari penjelasan Mabes Polri dalam pengungkapan kasus penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga ada beberapa pihak lain yang turut menjadi target.
“Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar. Siapa sumber yang paling bisa menjelaskan? Ya, sekali lagi rekan-rekan Mabes Polri,” katanya.
Anam menegaskan, tanggungjawab Mabes Polri untuk membuka secara akuntabel sesuai fakta peristiwa hukum yang menjadi dasar penyidikan saat ini.
“Karena satu peristiwa dengan peristiwa yang lain kalau kita ikutin di berbagai sosial media khususnya, itu kayak nggak ketemu dan itu akan merugikan penegakan hukum sendiri,” ungkapnya.
Dia meyakini jika Polri akan mengusut kasus ini secara objektif dan profesional. Sehingga diperlukan penjelasan secara berkala baik tahapan maupun substansi perkembangan kasus, agar narasi yang berkembang tetap fokus ke pengakuan hukum bukan isu lain.
“Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik,” katanya.
“Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri saat ini yang menjalankan kasus ini, khususnya mereka yang merasa dirinya sebagai target penyadapan,” kata dia.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
(Nur Ichsan Yuniarto)
