Nia Deviyana
IDXChannel - Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan agar perekonomian Indonesia tidak hanya mampu menghadapi berbagai guncangan global, tetapi juga tetap menjaga momentum pertumbuhan.
Penguatan tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda dalam keterangan resmi, Senin (28/9/2026).
Di sisi lain, ketahanan sektor keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepada kegiatan produktif.
Peran perbankan juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.
Transformasi digital dan kecerdasan artifisial juga perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.
Menurut Juda, efisiensi tidak selalu berarti ketahanan, sehingga sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makro prudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting.
Juda menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai salah satu kerangka kelembagaan yang berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko yang muncul.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik," kata Juda.
(NIA DEVIYANA)
