Mayoritas Pemilih AS Nilai Trump dan Kongres Tak Serius Tangani Risiko AI
Hal ini menunjukkan meningkatnya keraguan terhadap teknologi tersebut di kalangan pemilih dari berbagai spektrum politik.
IDXChannel - Mayoritas pemilih AS menilai pemerintahan Presiden Donald Trump dan Kongres belum cukup serius dalam menangani risiko kecerdasan buatan (AI), serta menginginkan pemerintah membuat regulasi baru untuk teknologi tersebut, menurut jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos.
Survei yang berlangsung selama enam hari dan berakhir pada Senin itu menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih menganggap AI sebagai ancaman besar terhadap lapangan kerja di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan meningkatnya keraguan terhadap teknologi tersebut di kalangan pemilih dari berbagai spektrum politik.
Teknologi yang berkembang pesat itu menjadi perhatian nasional yang semakin besar di tengah laporan mengenai agen AI yang bertindak di luar kendali dan meretas jaringan komputer perusahaan, serta peringatan dari sejumlah peneliti terkemuka bahwa teknologi tersebut suatu hari dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi umat manusia.
Pusat data yang digunakan untuk menjalankan AI, yang bising dan membutuhkan banyak energi, juga semakin menimbulkan gangguan ketika dibangun di dekat permukiman sekaligus meningkatkan tagihan utilitas.
Sebanyak 57 persen pemilih terdaftar dalam survei tersebut, termasuk sepertiga responden yang mengidentifikasi diri sebagai Republikan, mengatakan pemerintahan Trump belum cukup serius atau sama sekali tidak serius dalam menangani risiko AI. Sementara itu, sekitar 54 persen mengatakan hal yang sama terhadap Kongres.
Kecerdasan buatan telah menjadi isu penting dalam kampanye menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November, ketika kendali atas Kongres akan diperebutkan. Sebanyak 62 persen pemilih dalam survei mengatakan AI dapat berkembang di luar kendali dan mengancam masa depan umat manusia. Angka tersebut kurang lebih sama dengan proporsi pemilih yang memiliki pandangan serupa dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos pada Agustus tahun lalu.
Trump berulang kali menyatakan dukungan kuat terhadap AI dan pembangunan pusat data, dengan alasan bahwa keduanya penting bagi daya saing AS. Hal itu terjadi meski kritik bipartisan terhadap teknologi tersebut semakin meningkat. Trump sering mengatakan bahwa industri teknologi AS akan tertinggal dari China ketika ditanya mengapa pemerintahannya belum menetapkan batasan terhadap penggunaan dan pengembangan teknologi tersebut. Namun, para pendukung keamanan AI menilai alasan tersebut keliru.
“Ini merupakan kekhawatiran penting, tetapi bukan hal yang menjadi perhatian utama bagi sebagian besar warga Amerika, dan memang seharusnya tidak demikian,” kata mantan staf OpenAI, Daniel Kokotajlo, yang mengundurkan diri pada 2024 karena menilai perusahaan tersebut tidak bertindak secara bertanggung jawab.
Menurutnya, kekhawatiran yang lebih mendesak adalah kemungkinan AI menghilangkan pekerjaan atau mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.
Dalam pernyataannya kepada Reuters mengenai penanganan AI oleh presiden, seorang pejabat Gedung Putih menunjuk pada satuan tugas baru bentukan Trump yang, menurutnya, bertugas memastikan “Amerika terus memimpin dunia” dalam teknologi tersebut.
“Prioritas pemerintahan Trump adalah memastikan perekonomian berkembang pesat sehingga para pekerja memiliki banyak peluang dan mengalami volatilitas yang terbatas akibat gangguan jangka pendek,” kata pejabat tersebut ketika ditanya mengenai kekhawatiran pemilih terkait dampak AI terhadap lapangan pekerjaan.
Meski sejumlah tokoh terkemuka dari berbagai spektrum politik, mulai dari Senator AS Bernie Sanders, seorang demokrat sosialis yang berkoalisi dengan Partai Demokrat, hingga Steve Bannon, sekutu Trump dari kelompok sayap kanan, menyerukan tindakan pemerintah federal, sejauh ini hanya sedikit langkah konkret yang dilakukan.
Pekan lalu, Trump mengatakan para eksekutif dari enam perusahaan pengembang AI terkemuka telah menyepakati sejumlah prinsip keselamatan yang bersifat sukarela, termasuk bekerja sama dengan “auditor independen” untuk menilai apakah sistem AI berfungsi sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para pengembangnya.
Kesepakatan keselamatan dengan perusahaan-perusahaan tersebut yakni Nvidia, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google milik Alphabet tidak mencantumkan konsekuensi jika perusahaan memilih untuk tidak mematuhinya.
Kongres sejauh ini juga gagal mencapai kesepakatan mengenai undang-undang yang akan menetapkan batasan dan perlindungan terhadap teknologi tersebut. Para anggota parlemen diperkirakan tidak akan kembali ke Washington hingga setelah pemilu paruh waktu.
Jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos menemukan bahwa 84 persen pemilih memandang AI sebagai ancaman terhadap pekerja Amerika. Sebagai perbandingan, hanya 60 persen yang melihat imigrasi ilegal sebagai ancaman terhadap pekerja Amerika, sementara 74 persen menganggap persaingan dari pekerja asing sebagai ancaman dan 73 perse. mengatakan hal yang sama terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Mayoritas pemilih dari kedua partai, termasuk 80 persen pemilih Demokrat dan 61 persen pemilih Republikan mengatakan mereka mendukung regulasi pemerintah yang lebih ketat terhadap AI.
Banyak pemilih juga menentang pembangunan pusat data yang menjadi sumber daya bagi AI. Isu tersebut menjadi semakin penting dalam persaingan pemilihan anggota Kongres dan pemilihan tingkat negara bagian di berbagai wilayah AS, seiring kandidat dari kedua partai menyerukan penghentian sementara pembangunan pusat data yang saat ini tengah berkembang pesat.
Sebanyak 56 persen pemilih dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos mendukung pembatasan pembangunan pusat data, termasuk 69 persen pemilih Demokrat, 55 persen independen, dan 43 persen Republikan.
Survei tersebut juga menunjukkan meningkatnya kekhawatiran mengenai penggunaan AI dalam peperangan. Sebanyak 57 persen pemilih menilai pemerintah AS seharusnya tidak menggunakan AI untuk menentukan target serangan militer. Angka ini meningkat dari 49 persen dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada Agustus 2025.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos tersebut dilakukan secara daring secara nasional dengan melibatkan 4.506 orang dewasa di AS, termasuk 3.526 pemilih terdaftar. Survei memiliki margin of error sebesar 2 poin persentase.
(NIA DEVIYANA)