News

Usut Kasus Dugaan Suap Pengurusan HGB, KPK Periksa Dirjen di ATR/BPN 

Nur Khabibi 18/11/2026 14:20 WIB

Pemanggilan ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Usut Kasus Dugaan Suap Pengurusan HGB, KPK Periksa Dirjen di ATR/BPN 

IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (18/11/2026). 

Pemanggilan ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka ialah, Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya. 

KPK juga memeriksa Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. 

Dalam kesempatan ini, terdapat satu saksi lain yang juga dijadwalkan pemeriksaan, yakni R. Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku Karyawan Swasta. Namun, belum ada informasi terkait kehadirannya. 

Terkait materi pemeriksaan, Budi belum menyebutkan apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan saksi tersebut. 

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan.

Delapan tersangka tersebut yakni:

1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta
5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta
6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta
7. Erwin (ERW), pihak swasta
8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta

(Nur Ichsan Yuniarto)

SHARE