Soal Isu Pencekalan Mendagri Tito ke Luar Negeri, Menko Yusril: Saya Cek Dirjen Imigrasi

Isu pencekalan ke luar negeri terhadap mantan Kapolri periode 2016–2019 tersebut, mendadak viral di media sosial tepat.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, belum mendapatkan laporan resmi terkait kabar pencekalan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke luar negeri yang ramai di media sosial.

Sebagai menteri koordinator yang membawahi bidang keimigrasian, Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi langsung kepada pejabat teknis yang berwenang sebelum menyampaikan keterangan resmi kepada publik.

"Soal Pak Tito, Saya belum bisa jawab ya. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Pasalnya, isu pencekalan ke luar negeri terhadap mantan Kapolri periode 2016–2019 tersebut, mendadak viral di media sosial tepat saat aparat penegak hukum tengah mengusut skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui kasus penyedapan ini turut menyeret nama mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi yamg telah disangkakan ke dalam tindak pidana makar. 

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya juga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penangkapan mantan Kapolri Tito Karnavian. Dalam unggahan yang viral, keduanya disebut-sebut menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Infonya tidak benar,” kata Asep.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Lebih lanjut, selain Prabowo dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.

(Nur Ichsan Yuniarto)