Polri Akan Bentuk Majelis KKEP Hadapi Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi
Polri mengatakan permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
IDXChannel—Polri akan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11/2026).
Trunoyudo mengatakan permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik.
“Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ujarnya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa, 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
(Nadya Kurnia)