Perlinsos Digital, Kebijakan Penting untuk Efisiensi Bansos
Pemerintah tengah mendorong program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos).
IDXChannel - Pemerintah tengah mendorong program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Program Perlinsos Digital ini bakal membuat penyaluran bansos menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan bansos kepada 50 juta masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat. Dengan program digitalisasi perlinsos, dia optimistis penyaluran bansos menjadi lebih transparan karena mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bantuan.
"Jadi di lapangan nanti akan membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," katanya kepada media baru-baru ini.
Dalam rangka perbaikan tata kelola lebih jauh, pemerintah juga akan menyiapkan sistem di mana bansos ke depan tidak disalurkan secara tunai yang dapat dipergunakan secara bebas. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan bansos, termasuk untuk judi online (judol).
Luhut mengungkapkan, program digitalisasi Perlinsos akan diluncurkan (roll out) pada pekan ketiga Oktober 2026. Sebagai informasi, Komdigi tengah menyiapkan portal bansos tersebut agar dapat diakses banyak pengguna mengingat jumlah penerima bansos mencapai 50 juta jiwa. Menjelang peluncuran, pengujian sistem terus dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Program ini juga telah melalui piloting di sejumlah daerah agar berjalan dengan baik. Selain itu, mekanisme sanggah secara digital juga ikut disiapkan supaya masyarakat yang berhak menerima bisa mengajukan diri secara online.
Tercatat, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam pelaksanaan piloting Perlinsos Digital. Pengujian tersebut telah menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK) hingga 28 September 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, hasil tersebut menjadi bukti bahwa SPLP telah diuji melalui transaksi nyata dalam mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.
“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Menteri Meutya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027, belum lama ini.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan Agen Perlinsos untuk memperkuat akurasi data sekaligus menjembatani gap literasi digital penerima bansos. Agen ini akan berperan membantu masyarakat yang layak menerima bansos, namun belum masuk dalam data pemerintah.
"Karena belum semua masyarakat kita ini memiliki perangkat untuk mendaftarkan diri, atau juga mereka mungkin memiliki tapi tidak bisa menggunakan, ya, perlu bantuan-bantuan dari pihak lain. Siapa pun bisa menjadi Agen Perlinsos sebagai relawan," kata pria yang kerap disapa Gus Ipul itu.
Terpisah, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, akurasi data penerima bansos selama ini menjadi tantangan dalam program perlinsos. Dengan kehadiran digitalisasi, isu akurasi data bisa ditingkatkan meski harus perlu diikuti pemutakhiran data secara berkala.
Dia menyebut digitalisasi bansos juga dapat menjadi solusi dalam jangka panjang. Namun pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan tantangan di wilayah yang jauh dari perkotaan, sehingga aksesnya menjadi lebih luas dan adil.
"Selama ini kan persoalan di akurasi data. Jadi keadilan juga lemah kan, karena ada yang yang sekarang ada penambahan ya, penambahan baru. Harapannya kan lebih tepat sasaran gitu," ujarnya.
Trubus juga menekankan pada pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data dalam implementasi Perlinsos Digital. Dia menyebut pemerintah daerah (pemda) juga memiliki peran penting dalam memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Pemerintah daerah, jadi kabupaten/kota harus melakukan verifikasi dulu secara real-time ya kepada masyarakat, terutama yang khusus tadi," katanya.
(Rahmat Fiansyah)