Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi UU Akan Digelar di Rapat Paripurna
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) di dalam paripurna
IDXChannel - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) di dalam rapat paripurna terdekat.
Keputusan itu diambil setelah Komisi III DPR RI menyepakati Tingkat I RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bersama Pemerintah, Rabu (18/11/2026).
"Pada hari ini kami antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco usai rapat.
Dengan demikian, Dasco menyampaikan, pihaknya akan mengambil kesepakatan Tingkat II atas RUU tersebut. "Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Dasco.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya menggelar RDPU setiap pekan untuk menampung aspirasi pembahasan RUU ini sejak September 2025. Bahkan, pembahasan dilakukan di saat DPR RI masa reses.
"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ujar Habiburokhman.
Menurutnya, pengesahan RUU ini membawa kabar baik untuk para korban investasi bodong dan saham bodong. Pasalnya, RUU ini mengatur mekanisme ganti-rugi pada korban.
"Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," ucap Habiburokhman.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," katanya.
Habiburokhman pun memastikan, RUU ini tak akan menjadi "alat pukul" penguasa atau alat memeras aparat.
"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," tutur dia.
(kunthi fahmar sandy)