Pemerintah Kamboja Kejar Mastermind di Balik Jaringan Penipuan Online
Sejumlah pihak menyangsikan keberhasilan penggerebekan kompleks-kompleks operasional online scam oleh pemerintah Kamboja.
IDXChannel—Pemerintah Kamboja tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk membekuk para ‘mastermind’ di balik jaringan operasi penipuan online. Sebelumnya, sejumlah pihak menyangsikan bahwa pemberantasan yang dilakoni pemerintah Kamboja tidak berhasil.
Melansir CNA (25/6/2026), sebelum menyatakan hal tersebut, pemerintah Kamboja dengan tegas mengatakan bahwa negaranya tidak akan menjadi safe haven bagi gembong jaringan penipuan online.
Salah satu upaya pemberantasan yang telah dilakukan adalah penggerebekan dan penutupan sejumlah kompleks yang digunakan sebagai lokasi operasional jaringan online scam.
Namun, banyak pihak menyangsikan keberhasilan operasi penggerebekan tersebut. Sebab, tokoh-tokoh terkenal dan ‘bekingan’ gembong online scammer di negara itu masih bebas berkeliaran.
“Jelas sekali banyak kompleks besar yang masih aktif meskipun jaringan lain sudah digerebek. Teknologinya, jaringan pencucian uangnya, dan fasilitatornya juga masih tetap beroperasi,” kata Senior Analyst Blockchain Intelligence TRM Labs, John Wojcik.
Pekan ini, pemerintah Kamboja menggelar konferensi dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China, untuk mendiskusikan penanganan industri online scam yang menjamur di Kamboja dan merusak reputasi negara tersebut.
Sebagai catatan, pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa jaringan penipu online telah merugikan warga Amerika dengan nilai kerugian mencapai USD10 miliar. Angka itu hanyalah kerugian dalam satu tahun.
Perwakilan Kamboja Chhay Sinarith, mengatakan bahwa tindakan hukum yang melibatkan semua pihak, termasuk ‘mastermind’, co-conspirator, pemilik, penyedia jasa, ataupun pelindung (bekingan), memerlukan waktu dan bukti.
“Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita semua untuk berkooperasi,” katanya.
Menurutnya, beragam informasi yang diberikan oleh negara-negara lain mampu membantu Kamboja untuk menjalankan tindakan terhadap sejumlah pihak yang dicurigai. Secara bersamaan, transparansi proses investigasi yang terlalu dini juga berpotensi membuat pelaku kabur.
(Nadya Kurnia)