KPK Ingatkan Direksi BUMD Tak Bisa Berlindung di Balik Business Judgment Rule
KPK berpendapat bahwa setiap kebijakan strategis harus berpijak pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku.
IDXChannel—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memahami batas kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi tidak bisa berlindung di balik prinsip Business Judgment Rule (BJR) apabila keputusan yang diambil melanggar aturan dan mengandung unsur tindak pidana korupsi.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam kegiatan Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta.
Tanak mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan pemahaman bagi jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kelola perusahaan serta batasan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
"Direksi memang diberikan kemandirian untuk mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi," tegas Tanak dalam sambutannya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, setiap kebijakan strategis harus berpijak pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan BJR menjadi instrumen penting dalam melindungi direksi ketika mengambil keputusan bisnis.
"BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan," imbuhnya.
Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau keluar dari koridor tugas (ultra vires) dapat menyeret pimpinan perusahaan ke ranah hukum. Salah satu contohnya, direksi memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan.
KPK juga mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Apabila terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, direksi maupun komisaris yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah pencegahan KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai batasan kewenangan pimpinan BUMD dalam mengambil keputusan bisnis.
"Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional," ujar Syaefuloh.
KPK turut mendorong para pemimpin BUMD untuk menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan perusahaan. Penguatan manajemen risiko, penerapan GCG, dan optimalisasi BJR diharapkan dapat memastikan BUMD menjalankan fungsi komersial sekaligus pelayanan publik secara optimal.
(Nadya Kurnia)