Indonesia Bawa Isu Palestina hingga Perdamaian Internasional di Sidang Umum PBB
Menlu mengatakan Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama termasuk Palestina dan perdamaian internasional di Sidang Umum PBB.
IDXChannel - Pemerintah Indonesia akan menyampaikan sejumlah isu utama dalam rangkaian Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Isu yang dibawa mulai dari ketahanan global, penguatan sistem multilateralisme dan peran negara-negara Global South, hingga isu perdamaian dunia, khususnya Palestina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang menghadiri langsung perhelatan tahunan ini mengatakan Indonesia akan menyampaikan National Statement pada Sabtu (26/9/2026) dengan menekankan pentingnya membangun ketahanan bersama dalam mengatasi tantangan-tantangan global.
“National Statement Indonesia akan membawa pesan utama tentang pentingnya membangun ketahanan global yang ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang kuat, dan di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu dan tidak pasti,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
“Saya juga akan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai perdamaian dan keamanan internasional, mengenai isu Palestina, kemudian penguatan sistem multilateralisme, reformasi PBB, serta penguatan peran Global South,” tambahnya.
Ia menjelaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari arah kebijakan luar negeri dan amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di dunia.
Menlu menegaskan bahwa posisi Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut terus ditekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sejalan dengan hal tersebut, dua hari setelah tiba di New York, Menlu telah mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi dan bilateral yang terkait dengan perdamaian Palestina, salah satunya adalah pertemuan Group of Eight pada Senin (21/9) kemarin.
Group of Eight merupakan koalisi delapan negara mayoritas muslim yang aktif mengawal isu Palestina yang beranggotakan Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab.
“Perhatian utama kami adalah memastikan proses perdamaian menghasilkan perubahan nyata di lapangan, yang juga berarti terus mendorong gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mempercepat pemulihan dan rekonstruksi Gaza,” ujanya.
Selain itu, Menlu menghadiri pertemuan The Road Ahead One Year After The New York Declaration yang membahas langkah-langkah konkret untuk mendorong implementasi solusi dua negara dan proses perdamaian di Gaza.
Indonesia juga diketahui menjadi bagian dari forum konsultasi informal lintas kawasan, yakni Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA). Dalam forum ini, Indonesia turut bertukar pandangan mengenai kondisi multilateralisme saat ini dan peran middle powersdi tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Saya menyampaikan bahwa di tengah berbagai perbedaan yang ada, MIKTA harus dapat menjadi kekuatan yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan kekuatan tersebut dan mendorong kerja sama yang konkret antar bangsa,” tuturnya. (Febrina Ratna Iskana)