Hotspot Karhutla Turun Jadi 387 Titik, Sumsel dan Kalteng Masih Tertinggi

Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah masih mencatat hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

IDXChannel - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 789 titik, dari 1.176 titik menjadi 387 titik pada 8 September 2026. 

Namun, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah masih mencatat hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi mengatakan, penurunan jumlah hotspot perlu dijaga, tetapi tidak menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

"Penurunan tersebut merupakan perkembangan yang perlu terus dijaga. Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kewaspadaan tidak dapat dikurangi karena dinamika karhutla dapat berubah dengan cepat dan kondisi antarwilayah tidak selalu sama," demikian keterangan Ristianto dalam siaran pers, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) hingga Kamis (8/10/2026) pukul 21.10 WIB, Sumatera Selatan mencatat 130 hotspot, turun dari 224 titik sehari sebelumnya. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat 86 titik, turun dari 225 titik.

Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi prioritas yang mengalami peningkatan, yakni dari 31 menjadi 37 titik. Adapun Kalimantan Barat mencatat 12 titik, turun dari 47 titik, sedangkan Jambi turun dari 16 menjadi tiga titik. Riau tetap nihil hotspot.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 268 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, turun dari 543 titik sehari sebelumnya. Data tersebut berdasarkan pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.

Ristianto mengingatkan bahwa jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Sebab, satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas.

"Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar," kata Ristianto dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Karena itu, seluruh indikasi hotspot harus diverifikasi melalui pengecekan lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi aktual sekaligus menentukan tindakan penanganan yang diperlukan.

Pengendalian karhutla terus dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, yang terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing atau pemadaman menggunakan bom air.

Operasi udara didukung penanganan di darat melalui patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan. Perhatian khusus diberikan pada kawasan gambut karena bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api di atas tanah sudah tidak terlihat.

"Karena itu, proses pembasahan dan pendinginan harus terus dilakukan hingga lokasi benar-benar aman," demikian keterangan Kementerian Kehutanan.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5. Sebagian wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang, tetapi masih terdapat area dengan kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat, khususnya di sebagian Sumatera dan Kalimantan. Sebagian wilayah Kalimantan bahkan masih menunjukkan kategori berbahaya.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi resmi mengenai kondisi udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar.

Selain pengendalian kebakaran, Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya 272 individu satwa liar di Kalimantan telah mendapatkan penanganan akibat kebakaran maupun gangguan habitat. Penanganan meliputi penyelamatan atau evakuasi, translokasi, rehabilitasi, hingga penggiringan menuju habitat yang lebih aman.

Rinciannya, sebanyak 105 individu ditangani di Kalimantan Selatan, 71 individu di Kalimantan Barat, 48 individu di Kalimantan Tengah, dan 48 individu di Kalimantan Timur.

Kementerian Kehutanan meminta masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke pemukiman agar tidak melakukan evakuasi secara mandiri.

"Jaga jarak, hindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif, catat lokasi serta kondisi satwa apabila memungkinkan, dan segera laporkan kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat," demikian imbauan Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Penurunan hotspot perlu dijaga melalui patroli, deteksi dini, respons cepat, dan partisipasi masyarakat.

“Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau satwa liar yang membutuhkan penanganan dapat melapor ke Posko Karhutla Kementerian Kehutanan melalui telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id,” katanya.

(DESI ANGRIANI)