News

Hadiri Pertemuan G20 di AS, Menlu RI Soroti Dampak Perang Terhadap Ketahanan Pangan dan Energi

Wahyu Dwi Anggoro 01/11/2026 13:23 WIB

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir, telah menghadiri Pertemuan Menlu G20 di Atlanta, Amerika Serikat (AS) pada 30–31 Oktober 2026.

Hadiri Pertemuan G20 di AS, Menlu RI Soroti Dampak Perang Terhadap Ketahanan Pangan dan Energi. (Foto: Kemlu)

IDXChannel - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir, telah menghadiri Pertemuan Menlu G20 di Atlanta, Amerika Serikat (AS) pada 30–31 Oktober 2026. 

Dalam lawatan luar negeri pertamanya sebagai Menlu RI, pria yang akrab disapa Tata itu mengikuti tiga sesi pleno yang membahas ketegangan geopolitik, energi, dan rantai pasok. 

Dalam rangkaian pembahasan tersebut, Menlu menekankan bahwa ketahanan nasional, kawasan, dan global saling terkait serta membutuhkan kerja sama multilateral yang efektif.

“Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global,” katanya, dikutip pada Minggu (1/11/2026).

Menlu juga menekankan pentingnya reformasi sistem multilateral agar lebih tepercaya, representatif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

"Pangan tidak boleh dijadikan senjata," tegas Menlu dalam sesi geopolitik.

Menlu menyoroti dampak konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah terhadap jalur perdagangan, pasokan energi, pupuk, dan pangan global, terutama bagi negara berkembang. Indonesia mendorong de-eskalasi konflik, dialog, dan kerja sama.

Menlu juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional dalam menjaga kebebasan navigasi. Indonesia mengangkat konsep Responsible Freedom of Navigation, yang menekankan bahwa kebebasan navigasi harus disertai tanggung jawab dan kedaulatan dijalankan dengan pengendalian diri.

Pada sesi energi, Menlu menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian dari keamanan nasional. Indonesia terus memperkuat kemandirian energi melalui penerapan B50 dan program pembangunan 100 GW tenaga surya. 

“Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya,” tegas Menlu.

Menlu juga menekankan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau, melalui perluasan akses terhadap teknologi energi bersih serta pembiayaan dan investasi yang lebih mudah diakses oleh negara berkembang.

Dalam sesi pleno terakhir tentang rantai pasok, Indonesia menekankan pentingnya kepastian rantai pasok global dan penguatan sistem perdagangan multilateral. 

Indonesia mengusulkan penguatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan kondisi darurat, pembiayaan jangka panjang yang terjangkau, dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna. 

“Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang," kata Tata.

Di sela-sela kegiatan, Menlu mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Turki, Rusia, Argentina, Meksiko, Inggris, Kanada, Jerman, India, Arab Saudi, Polandia, dan Wakil Presiden Komisi Eropa serta pertemuan pull-aside dengan Menlu AS, Australia, Jepang, dan Prancis.(Wahyu Dwi Anggoro)

SHARE