Gibran Datang ke MPR, Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wapres.
IDXChannel – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wapres.
Dia pun meminta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera memproses surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat menemui pimpinan MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan dengan Gibran berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran secara langsung menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani kepada wartawan.
Muzani mengungkapkan, Gibran menyebut surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat-surat tersebut," ujarnya.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri Gibran.
Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang diikuti pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD guna menentukan langkah-langkah berikutnya.
Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses ketatanegaraan terkait pengunduran diri tersebut.
"Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Presiden. Ini sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," tuturnya.
Muzani berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Dia juga berharap peristiwa tersebut dapat menjadi praktik ketatanegaraan baru di Indonesia.
(kunthi fahmar sandy)