Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres, DPR: HMP Jelas Tidak Lanjut

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin menyatakan, usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran sebagai wapres tak lanjut

IDXChannel - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin menyatakan, usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) tak lanjut. 

Hal ini didasari setelah Gibran secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wapres pada Kamis (12/11/2026) siang. Khozin berkata, objek HMP sudah tak relevan dengan mundurnya Gibran.

"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Khozin berharap, mundurnya Gibran bisa mengakhiri polemik ijazah. Dengan begitu, ia menilai, seluruh pihak dapat fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.

"Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," tutur Khozin.

Lebih lanjut, Khozin menyampaikan, pihaknya tengah menunggu arahan dan mekanisme pengunduran Gibran seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar dan Pasal 46 ayat (2) UU MD3.

"Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR.  Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang di kirim oleh presiden," ucap Khozin.

"Tadi kita sudah ketahui bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sudah hadir secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Nah, kita sampai detik ini masih belum diinformasikan seperti apa bentuk, wujud, dan sikap dari surat itu. Kita tunggu nanti arahan dari pimpinan," katanya.



(kunthi fahmar sandy)