BKKBN: Jika Tidak Ada KB Sejak 1970-an, Penduduk Indonesia Bisa Tembus 500 Juta Jiwa
BKKBN mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai setengah miliar jiwa jika program KB tak berjalan sejak 1970-an.
IDXChannel—Program Keluarga Berencana (KB) disebut berperan besar dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus menentukan kualitas pembangunan Indonesia. Jika KB tidak berjalan sejak 1970-an, jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan bisa mencapai 500 juta jiwa.
Dalam paparan terkait program KB dan bonus demografi, Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Wahidin, menyampaikan bahwa angka itu didapat dengan membandingkan jumlah penduduk (286 juta jiwa) dengan proyeksi tambahan penduduk tanpa program KB.
“Kalau diandaikan mulai tahun 70-an sampai sekarang enggak ada KB, menurut hitungan ini penduduk kita berarti saat ini 286 tambah 372. Jadi sudah lebih 500 juta,” ujar Wahidin saat Advokasi Strategis PJPK dan Optimalisasi Bonus Demografi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Rabu (23/9/2026).
Jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat membawa tantangan yang tidak sedikit. Bahkan dengan jumlah penduduk saat ini saja, persoalan kepadatan wilayah, lapangan pekerjaan, hingga kebutuhan pelayanan publik sudah menjadi tantangan yang sulit dihadapi.
Wahidin menggambarkan kondisi Jakarta yang saat ini sudah sangat padat. Kondisinya tentu akan jauh lebih sulit dibayangkan apabila jumlah penduduk Indonesia telah melampaui setengah miliar jiwa.
“Kalau melihat kondisi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 286 juta saja, kayaknya Jakarta sudah crowded, lapangan kerja sudah rebutan banget,” katanya.
Manfaat KB Mencakup Kondisi Fiskal
Namun, manfaat program KB menurutnya tidak berhenti pada pengendalian jumlah penduduk. Optimalisasi KB juga dinilai dapat memberikan dampak terhadap kondisi fiskal, percepatan bonus demografi, hingga daya saing Indonesia.
Manfaat fiskal yang saat ini diperkirakan sekitar 69 kali lipat masih dapat dioptimalkan menjadi 108 kali lipat. Untuk mencapai potensi tersebut, dibutuhkan investasi, salah satunya melalui anggaran kontrasepsi.
“Jadi butuh investasi ya, salah satunya untuk anggaran kontrasepsi,” ujarnya.
Menurutnya, investasi pada kontrasepsi juga berkaitan dengan biaya yang dapat dicegah ketika kehamilan yang tidak direncanakan dapat dikurangi. Perhitungan tersebut mencakup biaya pengasuhan anak hingga usia tertentu, serta biaya pelayanan kesehatan yang dapat ditekan ketika kematian dan kesakitan ibu maupun anak berhasil dicegah.
Program KB juga disebut berperan penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi serta stunting. Tanpa KB, jumlah kelahiran diproyeksikan jauh lebih tinggi. Kondisi ini kemudian berpotensi berpengaruh negatif pada berbagai indikator kesehatan. Termasuk kematian ibu, kematian bayi, dan stunting.
“Intinya bahwa program KB menjadi prasyarat kalau misalnya kita ingin menurunkan angka kematian ibu, kita ingin menurunkan angka kematian bayi, kita ingin menurunkan stunting, berarti program KB dulu harus berhasil,” jelasnya.
Karena itu, program KB dinilai tidak cukup hanya mengandalkan edukasi. Ketersediaan kontrasepsi dan akses terhadap pelayanan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan KB sesuai kebutuhannya.
“Di Indonesia, programnya tidak ada yang sifatnya paksaan. Edukasi. Kalau dia milihnya yang apa, yang jangka pendek, ya apa boleh buat,” tuturnya.
Dengan bonus demografi dan target pembangunan Indonesia Emas 2045, program KB pun ditempatkan bukan sekadar sebagai upaya mengatur jumlah anak.
Program tersebut juga dikaitkan dengan bagaimana Indonesia menyiapkan kualitas penduduk sekaligus menjaga agar pertumbuhan penduduk tetap sejalan dengan kemampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja, layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
(Nadya Kurnia)