Tiru Jepang dan Korsel, Reformasi Pasar Modal Diarahkan Perkuat Kinerja Emiten
Pemerintah mendorong reformasi pasar modal Indonesia mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan dengan fokus meningkatkan nilai perusahaan.
IDXChannel - Pemerintah mendorong reformasi pasar modal Indonesia mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Salah satunya fokus meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar semakin menarik bagi investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah telah menggelar konsultasi dengan pelaku pasar modal untuk membahas perkembangan reformasi bursa sekaligus mengidentifikasi langkah lanjutan yang perlu dilakukan.
"Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal. Yang pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi valuing-up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," kata Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, reformasi di Jepang antara lain dilakukan melalui perbaikan tata kelola perusahaan, khususnya di tingkat direksi. Salah satu upayanya adalah mendorong direksi emiten meningkatkan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency).
Dengan efisiensi modal yang lebih baik, kinerja perusahaan diharapkan meningkat sehingga nilai perusahaan ikut terdongkrak dan semakin menarik minat investor.
"Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate value-nya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk, ya," kata Dradjad.
Untuk mendukung peningkatan nilai emiten, pemerintah juga meminta masukan dari pelaku bursa mengenai kebijakan di sektor ekonomi riil yang diperlukan. Sejumlah usulan mencakup kebijakan perpajakan, bea masuk, hingga pengembangan energi hijau atau green energy.
Di samping itu, Dradjad mengatakan pemerintah juga fokus pada percepatan penegakan aturan atau enforcement terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di pasar modal.
"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah, kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat," ujarnya.
Dradjad menilai pengawasan pasar modal Indonesia sebenarnya telah berjalan. Namun, komunikasi mengenai keputusan-keputusan pengawasan dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih intensif dan transparan kepada publik.
Adapun fokus lainnya adalah meningkatkan edukasi dan literasi bagi pemegang saham (shareholders) maupun investor pasar modal. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas.
Dia menyebut sekitar 15 persen penduduk usia produktif Indonesia telah masuk ke pasar keuangan. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dapat terus meningkat sehingga pasar keuangan menjadi salah satu sarana investasi yang semakin luas digunakan.
Dradjad menambahkan, pemerintah kini memandang pasar modal bukan sekadar sarana bagi perusahaan untuk menghimpun pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen tabungan dan investasi masyarakat.
"Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Karena sudah banyak yang apa yang menyimpan investasinya di pasar modall, sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari dari negara," kata Dradjad.
(Rahmat Fiansyah)