Pengamat Soroti Pentingnya Kepastian Politik bagi Pergerakan IHSG
Kepastian dinilai penting agar perkembangan politik tidak mengganggu koordinasi kebijakan maupun kesinambungan ekonomi.
IDXChannel – Pasar modal domestik membutuhkan kepastian politik dan stabilitas pemerintahan sebagai fondasi untuk menjaga kepercayaan investor di tengah mencuatnya isu rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan pihak Istana pada 10 November 2026.
Dinamika tersebut membuat pelaku pasar menyoroti kejelasan arah kepemimpinan nasional. Kepastian dinilai penting agar perkembangan politik tidak mengganggu koordinasi kebijakan maupun kesinambungan ekonomi.
"Pasar modal saat ini membutuhkan satu hal yang paling mendasar, yaitu kepastian politik dan stabilitas pemerintahan untuk menjaga kesinambungan ekonomi," ujar Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, dalam analisisnya, Selasa (10/11/2026).
Hendra mengingatkan pelaku pasar untuk membedakan antara penyampaian niat mundur dan keputusan resmi pengunduran diri. Menurutnya, perhatian investor tidak semata tertuju pada sosok pengganti wakil presiden, tetapi juga pada jaminan bahwa stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika politik.
Dari sisi perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,02 persen ke level 5.125,73 pada Selasa (10/11/2026). Nilai transaksi tercatat menembus Rp75 triliun. Penguatan indeks ditopang oleh pergerakan positif bursa regional, penurunan harga minyak mentah global, serta apresiasi rupiah ke posisi Rp18.062 per dolar AS.
Meski demikian, akumulasi aksi jual bersih investor asing yang mencapai sekitar Rp127 triliun sepanjang tahun berjalan menjadi perhatian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa risiko di pasar domestik masih perlu dicermati, termasuk perkembangan situasi politik.
"Jika diselesaikan secara konstitusional dan tidak mengganggu kebijakan ekonomi dampaknya berpotensi sementara, tetapi apabila berkembang menjadi konflik antarelite, tekanan pasar akan berlangsung lebih panjang," kata Hendra.
Menurutnya, risiko yang perlu diantisipasi adalah proses pergantian wakil presiden yang berlangsung berlarut-larut hingga menghambat pengambilan keputusan strategis pemerintah. Padahal, mekanisme konstitusional telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut dinilai menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mencegah ketidakpastian dalam koordinasi antarkementerian.
"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sudah mengatur mekanisme sidang MPR maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden, sehingga yang dibutuhkan sekarang hanyalah kepastian proses dan komunikasi politik yang baik," tegas Hendra.
Dari sisi teknikal, Hendra memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak fluktuatif seiring perkembangan sentimen politik. Indeks memiliki area support psikologis di level 5.000, dengan support berikutnya di 4.900. Sementara itu, resistance diperkirakan berada pada kisaran 5.180 hingga 5.200.
"Dari sisi teknikal, IHSG berpotensi bergerak fluktuatif dengan area 5.000 sebagai support psikologis disusul 4.900, sementara resistance berada pada kisaran 5.180 hingga 5.200," jelasnya.
Apabila situasi politik tetap kondusif, disertai penguatan rupiah dan kembalinya aliran modal asing, IHSG berpeluang melanjutkan penguatan teknikal. Sebaliknya, eskalasi ketegangan politik yang menekan nilai tukar rupiah berpotensi mendorong indeks menguji area support tersebut.
Dampak ketidakpastian politik juga diperkirakan berbeda pada setiap sektor. Konstruksi, infrastruktur, properti, dan emiten BUMN dinilai lebih rentan karena berkaitan erat dengan belanja pemerintah, perubahan prioritas anggaran, serta potensi penundaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, sektor perbankan menghadapi risiko dari perubahan biaya dana (cost of funds), fluktuasi nilai tukar, dan kualitas kredit.
Sebaliknya, sektor barang konsumen primer (consumer staples), kesehatan, telekomunikasi, dan utilitas dinilai relatif lebih defensif. Adapun sektor energi dan pertambangan masih memiliki prospek yang dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas global.
"Sektor konstruksi, infrastruktur, properti, dan BUMN paling sensitif terhadap perubahan prioritas kebijakan, bahkan hampir seluruh sektor berisiko terimbas jika ketidakpastian memicu pelemahan rupiah serta lonjakan premi risiko," papar Hendra.
Menghadapi potensi volatilitas, Hendra mengimbau investor untuk tidak mengambil keputusan secara emosional, termasuk melakukan aksi jual panik (panic selling). Investor disarankan memperkuat manajemen risiko dengan mengurangi eksposur pada saham spekulatif yang tidak didukung fundamental memadai.
Sebagai alternatif, investor dapat mempertimbangkan emiten dengan arus kas solid, tingkat utang terukur, likuiditas tinggi, serta prospek bisnis yang lebih jelas. Investor jangka pendek juga perlu disiplin menerapkan batas toleransi kerugian (stop loss), sedangkan investor jangka panjang dapat mencermati peluang akumulasi secara bertahap saat terjadi koreksi harga.
Hendra menilai pemerintah perlu memberikan komunikasi yang jelas terkait perkembangan situasi politik guna mengurangi spekulasi di pasar. Kepastian kepemimpinan dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga persepsi risiko terhadap pasar keuangan domestik.
"Investor bisa menerima perubahan politik tetapi sulit menerima ketidakpastian berkepanjangan, karena pasar membutuhkan kepemimpinan yang jelas, kebijakan konsisten, dan kepastian hukum," pungkas Hendra.
(Shifa Nurhaliza Putri)