Pemerintah Minta OJK-BEI Percepat Penindakan Pelanggaran Pasar Modal
Langkah ini menjadi salah satu agenda reformasi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan investor.
IDXChannel - Pemerintah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menangani indikasi ketidakwajaran maupun pelanggaran di pasar modal.
Langkah ini menjadi salah satu agenda reformasi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, percepatan penanganan pelanggaran perlu diiringi dengan peningkatan transparansi dan komunikasi kepada publik mengenai langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan otoritas.
Menurutnya, BEI selama ini telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Namun, otoritas bursa perlu lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai proses dan keputusan yang diambil dalam menangani berbagai indikasi pelanggaran.
"Kami menyarankan agar BEI meningkatkan komunikasi mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan keputusan yang diambil terkait penegakan hukum tersebut," kata Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, percepatan penegakan hukum merupakan salah satu dari tiga agenda utama reformasi pasar modal yang dibahas pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Reformasi tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran investor, khususnya investor asing, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.
Agenda pertama adalah mengkaji berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi guna meningkatkan valuasi perusahaan tercatat di bursa.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking dalam menyelesaikan persoalan regulasi serta menyederhanakan birokrasi di berbagai sektor ekonomi.
"Kami memiliki Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking yang bertanggung jawab menangani persoalan regulasi dan penyederhanaan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Kami akan mengerahkan seluruh upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan debottlenecking tersebut," ucapnya.
Adapun agenda ketiga adalah memperluas edukasi kepada para pemangku kepentingan dan investor mengenai pasar keuangan. Dradjad menilai, pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan sektor keuangan masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan dan partisipasi investor dapat terus berkembang.
"Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan reformasi yang diperlukan di sektor pasar keuangan, termasuk pasar modal. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang telah disampaikan. Kami mendengarkan seluruh masukan dan kekhawatiran tersebut," tutur Dradjad.
(DESI ANGRIANI)