Kredit Jhonlin Haji Isam Rp40 Triliun, Risiko BMRI Bukan Lagi Soal Gadai Saham
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menghadapi risiko yang berbeda dari sebelumnya setelah mengungkap fasilitas kredit hingga Rp40 triliun kepada Jhonlin.
IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menghadapi risiko yang berbeda dari sebelumnya setelah mengungkap fasilitas kredit hingga Rp40 triliun kepada PT Jhonlin Baratama milik pengusaha Haji Isam.
Struktur pembiayaan dinilai mampu meredam risiko penjualan paksa saham, tetapi besarnya eksposur terhadap satu grup justru menjadi perhatian baru bagi permodalan bank.
Analis Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nurkholis Syafruddin menilai pengungkapan terbaru BMRI pada 26 Oktober 2026 mengonfirmasi bahwa struktur fasilitas kredit tersebut relatif konservatif.
Namun, nilai fasilitas yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya membuat risiko konsentrasi kredit menjadi lebih signifikan.
Dalam risetnya pada 27 Oktober 2026, Nurkholis menyebut BMRI memberikan fasilitas kredit dengan limit Rp40 triliun kepada Jhonlin Baratama, dengan Rp17 triliun di antaranya telah ditarik.
Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan belanja modal dan pembiayaan bisnis batu bara serta usaha terkait batu bara Grup Jhonlin.
"Transaksi tersebut tidak sepenuhnya dibiayai oleh fasilitas ini," tulis Nurkholis dalam risetnya.
Pasalnya, nilai fasilitas yang telah ditarik sebesar Rp17 triliun masih berada di bawah nilai transaksi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp26,1 triliun.
Saat dimintai klarifikasi oleh BEI mengenai apakah fasilitas tersebut digunakan untuk bisnis yang dijalankan bersama BYAN, BMRI tidak memberikan jawaban secara eksplisit.
Bank hanya menyebut fasilitas tersebut ditujukan untuk bisnis batu bara dan bisnis pendukung Grup Jhonlin.
Dari sisi struktur, BMRI menyatakan kemampuan pembayaran Jhonlin dinilai berdasarkan arus kas dari bisnis batu bara yang telah berjalan. Bank juga melakukan uji sensitivitas terhadap perubahan harga dan produksi batu bara.
Dengan demikian, dividen BYAN yang sebelumnya menjadi salah satu tumpuan dalam analisis risiko pembiayaan Jhonlin lebih tepat dipandang sebagai potensi tambahan kemampuan bayar, bukan bagian dari skenario dasar BMRI.
Fasilitas tersebut juga dilengkapi sinking fund, rekening perusahaan yang dijaminkan, agunan non-saham yang dinilai secara independen, serta mekanisme penambahan agunan atau pembayaran dipercepat apabila rasio coverage turun di bawah ketentuan.
BMRI menyatakan coverage dipertahankan pada level 150 persen dengan mengacu pada harga terendah intraday JARR dan PGUN dalam periode satu bulan.
Berdasarkan harga terendah tersebut, yakni Rp2.120 untuk JARR dan Rp6.850 untuk PGUN pada 16-19 Oktober 2026, nilai saham yang dijaminkan mencapai sekitar Rp53,3 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nilai sekitar Rp64 triliun berdasarkan harga penutupan 26 Oktober 2026.
Nurkholis memperkirakan, apabila coverage dihitung terhadap seluruh limit fasilitas Rp40 triliun dan saham yang dijaminkan hanya diakui sebesar 50 persen dari nilai pasarnya, maka setidaknya sekitar Rp33 triliun harus berasal dari agunan non-saham.
Dengan struktur tersebut, penurunan kembali harga saham JARR dan PGUN hingga di bawah level terendah 19 Oktober 2026, sekitar 17 persen di bawah harga saat ini, berpotensi memicu permintaan penambahan agunan.
Namun, dampak awalnya kemungkinan lebih banyak terasa pada kemampuan Jhonlin untuk menarik sisa fasilitas, bukan langsung dalam bentuk penjualan paksa saham.
"Risiko likuidasi berkurang, tetapi risiko konsentrasi meningkat," tulis Nurkholis.
Menurutnya, pengungkapan terbaru BMRI secara umum memperkuat pandangan sebelumnya bahwa transaksi tersebut tidak sedemikian berisiko terhadap bank seperti yang tersirat dari pemberitaan mengenai gadai saham.
Struktur agunan dan posisi BMRI sebagai satu-satunya pemberi pinjaman dapat mengurangi risiko penjualan paksa.
Namun, limit Rp40 triliun kepada satu grup jauh lebih besar dibandingkan perkiraan eksposur sekitar Rp26 triliun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan modal Tier 1 bank-only BMRI sebesar Rp249,9 triliun pada 9 bulan pertama 2026 (9M26), fasilitas yang telah ditarik sebesar Rp17 triliun setara dengan sekitar 6,8 persen modal Tier 1.
Apabila seluruh fasilitas Rp40 triliun ditarik, porsinya meningkat menjadi sekitar 16 persen.
Angka tersebut juga setara dengan sekitar 64 persen dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 25 persen untuk kelompok debitur yang tidak memiliki hubungan dengan bank.
Risikonya dapat menjadi lebih besar apabila fasilitas Rp6 triliun milik BYAN dan pinjaman JARR yang telah ada turut diperhitungkan sebagai bagian dari eksposur Grup Jhonlin setelah kepemilikan 30,25 persen di BYAN.
Dalam skenario tersebut, total eksposur terhadap grup dapat mencapai sekitar 19 persen dari modal Tier 1 atau sekitar 77 persen dari batas BMPK.
Ruang BMRI untuk memperbesar eksposur tersebut juga dinilai terbatas.
Dengan asumsi laba bersih proyeksi tahun buku 2026 (FY26F) sebesar Rp57 triliun dan rasio pembayaran dividen 75-80 persen, termasuk dividen interim Rp6,2 triliun yang telah dibayarkan pada 2 Oktober 2026, Nurkholis memperkirakan modal Tier 1 BMRI hanya kembali ke sekitar Rp246-249 triliun pada Juni 2027 setelah pembayaran dividen final.
Artinya, modal Tier 1 diperkirakan berada pada level yang kurang lebih sama atau bahkan sedikit di bawah posisi 9M26 karena sebagian besar pembentukan modal secara organik akan kembali didistribusikan kepada pemegang saham.
Dalam kondisi tersebut, ruang BMPK BMRI terhadap Grup Jhonlin diperkirakan hanya sekitar Rp13-14 triliun.
Sementara itu, apabila seluruh fasilitas Rp40 triliun ditarik, rasio CAR bank-only BMRI diperkirakan tertekan sekitar 50 basis poin.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena ruang likuiditas yang ketat dan kenaikan cost of credit (CoC) terjadi bersamaan dengan rasio loan loss reserve (LLR) yang berada di level rendah, sekitar 2,4 persen.
Nurkholis menilai kombinasi tersebut membuat ruang BMRI untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen yang tinggi sekaligus mencatat pertumbuhan kredit yang kuat menjadi semakin terbatas.
"Menggabungkan likuiditas yang ketat dan kenaikan CoC dengan rasio LLR sekitar 2,4 persen yang merupakan rekor terendah, kondisi ini menyisakan sedikit ruang bagi BMRI untuk mempertahankan payout dividen yang tinggi sekaligus pertumbuhan kredit yang kuat," tulisnya.
Mirae Asset Sekuritas pun mempertahankan pandangan bearish terhadap saham BMRI.
Ke depan, analis akan mencermati kecepatan penarikan fasilitas Rp40 triliun tersebut, keterbukaan informasi lebih lanjut mengenai peran BYAN dalam pembiayaan, serta keputusan BMRI terkait pembagian dividen pada tahun buku 2026. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.