Tingkatkan Kompetensi Calon Pekerja Migran, Kemenperin Siapkan Pelatihan 11 Ribu Orang per Tahun
Kapasitas tersebut akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) guna memperluas kesempatan kerja di luar
IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan kapasitas pelatihan vokasi sebanyak 11 ribu peserta per tahun melalui balai diklat industri untuk mendukung peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Kapasitas tersebut akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) guna memperluas kesempatan kerja di luar negeri.
Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, mengatakan kerja sama pelatihan dengan KP2MI pada tahun ini baru mencakup sekitar 1.066 peserta. Dengan kapasitas pelatihan yang tersedia, jumlah calon pekerja migran yang mendapatkan pelatihan diharapkan meningkat pada tahun mendatang.
"Insyaallah ke depan akan lebih banyak lagi, karena Kemenperin tidak hanya memiliki balai diklat, tetapi juga politeknik, SMK, dan akademi komunitas," ujar Sarmuji dalam keterangan resminya, Jumat (16/10/2026).
Sarmuji menjelaskan, Kemenperin memiliki ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang lengkap, mulai dari balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pasar internasional.
Untuk memperluas pemanfaatan fasilitas tersebut, Kemenperin dan KP2MI melakukan pembaruan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama yang sebelumnya berfokus pada sektor manufaktur kini diperluas ke berbagai sektor lainnya.
Menurut Sarmuji, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi yang mengubah kebutuhan industri. Saat ini, industri pengolahan nasional menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, tetapi penerapan teknologi turut memengaruhi pola penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara maju yang menghadapi penurunan jumlah penduduk usia produktif.
"Kita memiliki bonus demografi dan tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau mereka dilatih dengan baik, mereka bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang membutuhkan tenaga kerja terampil. Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, mereka bisa membawa nama baik Indonesia," ujar Sarmuji.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin mengatakan, perluasan kerja sama tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program SMK Go Global yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.
“Kalau dulu hanya manufaktur, sekarang akan memperluas ke semua sektor yang dimiliki oleh Balai Diklat Industri, yang dimiliki oleh perindustrian, baik itu berupa politeknik maupun akademi komunitas, dan termasuk SMK,” kata Mukhtarudin.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri sepanjang 2026 berdasarkan permintaan tenaga kerja (job order) yang telah terverifikasi. Namun, baru sekitar 25 persen dari peluang tersebut yang dapat dipenuhi Indonesia.
"Artinya, peluangnya masih sangat besar, tetapi kita perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar global," ucapnya.
Peluang kerja tersebut tersebar di berbagai sektor, antara lain manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, dan transportasi. Adapun negara tujuan potensial meliputi Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui program SMK Go Global. Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan menambahkan, kerja sama kedua kementerian juga mencakup pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu bagi calon pekerja migran.
"Dalam kerja sama tersebut, BPSDMI dan Direktorat Jenderal P3KLN mengidentifikasi peluang kerja sektor industri manufaktur dan/atau sektor lainnya di luar negeri dan potensi ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri," kata Adie.
(NIA DEVIYANA)