Suahasil Dorong Investasi Swasta Masuk Industri Sawit Demi Ciptakan Lapangan Kerja

Suahasil mendorong investasi swasta di sektor kelapa sawit guna meningkatkan produktivitas hingga menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendorong investasi swasta di sektor kelapa sawit guna meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Investasi ini dinilai perlu diarahkan pada pengembangan seluruh rantai nilai industri, termasuk penguatan kapasitas pekebun rakyat.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan oleh EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan bahwa industri sawit merupakan pilar penting perekonomian nasional yang membentang dari wilayah perdesaan, industri manufaktur, hingga sektor pangan dan energi.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit, di mana sekitar 41 persen di antaranya dikelola oleh pekebun rakyat (smallholders). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas lahan existing menjadi fokus utama agar pendapatan petani meningkat tanpa memicu perambahan hutan.

“Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasil yang dapat dicapai. Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Suahasil.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Suahasil memaparkan tiga langkah strategis. Pertama, menjadikan aspek keberlanjutan sebagai daya tarik investasi melalui hilirisasi produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, hingga energi terbarukan seperti B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan farm-based gasoline.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan melalui instrumen risk sharing, bantuan teknis, serta pendampingan proyek untuk menarik modal swasta. Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit terus menyokong peremajaan kebun rakyat, riset, serta infrastruktur secara transparan dan akuntabel.

Ketiga, memastikan pekebun rakyat terintegrasi penuh dalam ekosistem bisnis sawit sebagai produsen dan wirausaha, sehingga mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas di bidang agribisnis, logistik, layanan digital, hingga rekayasa teknologi.

Suahasil juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang ditopang oleh penegakan hukum secara konsisten. Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan secara tidak sah.

“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” kata Suahasil. (Febrina Ratna Iskana)