Realisasi Anggaran Kementerian PKP Capai 44 Persen, Ini Progres Aneka Proyek Hunian hingga Kawasan
Tercatat per 24 September 2026, total penyerapan kas anggaran instansi tersebut telah menyentuh 44 persen.
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memacu pengerjaan aneka proyek hunian dan kawasan permukiman berbarengan dengan langkah percepatan serapan anggaran tahun 2026. Tercatat per 24 September 2026, total penyerapan kas anggaran instansi tersebut telah menyentuh 44 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan, pihaknya terus mendorong eksekusi seluruh agenda kerja yang bertumpu pada pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
“Kementerian PKP terus mengakselerasi seluruh program APBN. Penyerapan sudah mencapai 44 persen,” ujar Didyk dalam keterangan resmi, Jumat (25/9/2026).
Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang mengelola alokasi pagu sekitar Rp2,9 triliun, realisasi belanja telah mencapai 26,23 persen, seiring pengerjaan rumah susun di berbagai titik yang terus menunjukkan progres lapangan.
Pembangunan rusun untuk hunian prajurit TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung seutuhnya dengan kemajuan fisik 100 persen. Sementara itu, pengerjaan rusun periode 2025–2026 telah berada di level 96,7 persen, dan proyek rusun IKN bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menyentuh 88,22 persen.
Di sisi lain, penanganan kawasan permukiman kumuh membukukan realisasi sebesar 9,68 persen. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang menargetkan 600 unit kini mencatatkan kemajuan fisik di angka 31,33 persen.
Kinerja serapan juga ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, di mana pagu anggaran senilai Rp3,716 triliun telah terserap 46,84 persen per 24 September 2026.
Realisasi pada unit kerja pendukung turut bergerak cepat, seperti Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang menyerap anggaran Rp13,4 miliar atau 78,84 persen dari pagu Rp17 miliar.
Di saat bersamaan, Inspektorat Jenderal mencatatkan serapan belanja sebesar 73,31 persen, melampaui target awal yang dipatok 70 persen.
Salah satu agenda prioritas yang terus dipercepat pelaksanaannya di lapangan adalah Program Bedah Rumah. Melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, program bedah rumah beranggaran Rp1,3 triliun telah membukukan penyerapan 53,76 persen, dengan capaian 13.826 unit rumah tuntas dibenahi hingga 24 September 2026.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang mengelola total pagu sebesar Rp5 triliun mencatatkan penyerapan sebesar 28,76 persen untuk pagu Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Di luar pembiayaan rutin berbasis APBN kementerian, pemerintah turut memperluas akses permodalan bagi masyarakat serta pelaku usaha sektor properti lewat skema Kredit Program Perumahan (KPP).
Hingga 24 September 2026, total penyaluran KPP telah mencapai Rp25,8 triliun kepada 110.582 debitur atau berkisar 78 persen dari target yang ditetapkan. Dari sisi penawaran, kredit telah dialirkan senilai Rp8,7 triliun bagi 3.589 debitur yang meliputi kalangan pengembang, toko bahan bangunan, hingga kontraktor.
Sementara dari sisi permintaan (demand), pemanfaatan KPP didominasi oleh 88.183 debitur untuk kebutuhan renovasi rumah, 9.583 debitur untuk pembelian unit hunian, serta 9.227 debitur untuk pembangunan rumah baru.
(Dhera Arizona)