Prabowo Tegaskan BUMN Tidak Boleh Jadi Sumber Dana Penguasa

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintahannya akan melakukan restrukturisasi BUMN secara besar-besaran.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintahannya akan melakukan restrukturisasi BUMN besar-besaran dalam rangka memperkuat peran perusahaan negara bagi kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan BUMN harus berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, BUMN tidak boleh (menjadi) milik direksi, bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengaku heran dengan petinggi perusahaan BUMN yang suka bekerja seenaknya. Padahal, perusahaan tersebut milik negara, bukan milik pribadi atau golongan.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," katanya.

Bahkan, Prabowo juga memiliki ide untuk membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili para petinggi dan eks petinggi BUMN untuk 30 tahun ke belakang. Namun, dia menyerahkan usul tersebut kepada legislatif, termasuk potensi memberikan amnesti kepada mereka yang bertobat. "Saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan" katanya.

Mantan Pangkostrad itu juga mengaku kaget saat menemukan jumlah BUMN di Indonesia mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Oleh karena itu, dia menutup 290 BUMN dan entitasnya dan ditargetkan akan ditutup lagi 750 perusahaan.

"Kita targetkan kita hanya memiliki paling banyak 300 BUMN, 750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah kepada rakyat yang kita pertahankan, ini mungkin restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)