Prabowo Minta Bahlil Cabut Konsesi SDA yang Tak Kunjung Digarap
Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada para pengusaha yang memegang konsesi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada para pengusaha yang memegang konsesi pengelolaan sumber daya alam (SDA), baik pertambangan maupun minyak dan gas (migas). Jika konsesi tersebut tidak dimanfaatkan untuk investasi, pemerintah bakal mencabut izinnya.
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membiarkan izin pengelolaan SDA dikuasai hingga puluhan tahun tanpa memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat. Dia juga menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya," katanya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden mengungkapkan, terdapat sejumlah konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, namuntidak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut bahkan berlangsung hingga puluhan tahun.
"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan," ungkapnya.
Prabowo menduga sebagian pelaku usaha pada masa lalu mengajukan izin bukan karena memiliki kemampuan atau kesiapan mengembangkan usaha pertambangan, melainkan sekadar untuk spekulasi bisnis.
“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” katanya.
Prabowo mengingatkan bahwa penguasaan konsesi tanpa kegiatan usaha yang jelas dapat merugikan negara dan menghambat pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin, tetapi belum menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Konsesi tersebut dapat dicabut.
"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut," kata Prabowo.
Salah satu contoh yang disoroti Presiden adalah proyek pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Provinsi Maluku. Proyek yang dikelola perusahaan energi asal Jepang, INPEX tersebut telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998. Proyek ini memiliki nilai investasi USD20 miliar dan direncanakan mencakup pengembangan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ceritanya.
Presiden juga menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Jepang dan bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan energi yang terlibat dalam proyek Blok Masela. Dia menyatakan bahwa pemerintah siap mengambil langkah pencabutan hak pengelolaan apabila perusahaan tidak lagi menunjukkan keseriusan menjalankan proyek.
“Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan. Sebagai Presiden, saya harus sopan. Saya bertanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apakah pihak Jepang, pihak INPEX, masih tertarik mengerjakan proyek ini? Kalau tidak, terpaksa kami harus mencabutnya," katanya.
Bagi Prabowo, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut hubungan antara pemerintah dan investor, melainkan juga kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya energi.
"Rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah. Insyaallah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti," ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)