Pengembangan Produksi Etanol Berpotennsi Buka 8 Juta Lapangan Kerja
Pemerintah memperkiraka pengembangan produksi etanol nasional dapat membuka sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen.
IDXChannel - Pemerintah memperkirakan pengembangan produksi etanol nasional dapat membuka sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen.
Untuk diketahui, pengembangan etanol tengah dikebut pemerintah sebgai bagian dari upaya pemerintah mengejar kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan penciptaan lapangan kerja tersebut menjadi salah satu dampak dari pengembangan industri etanol secara masif di Indonesia.
"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta, dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Iya, hebat Indonesiaku. Sangat optimistis, bisa," katanya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).
Amran mengungkap, pemerintah bakal membuka lahan baru seluas 1-2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung.
Ia mengatakan, kebutuhan lahan diperlukan untuk mendukung produksi bahan bakar E20 pada 2029. Ia menyebut pemerintah akan mengonsolidasikan penyediaan lahan bersama pemerintah daerah.
"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya.
Amran menyebut, pengembangan etanol dalam jangka panjang ditargetkan terwujud hingga E50. Ia memperkirakan penerapan E50 bersama B50 berpotensi menghemat devisa hingga USD30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun apabila seluruh target dapat terealisasi.
"Mimpi kita adalah B50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu USD30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," kata Amran.
Adapun anggaran mendukung produksi tersebut, pemerintah, kata Amran akan menggunakan skema pendanaan pembangunan dari BUMN sebesar 30 persen dan swasta 70 persen.
"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta. Dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara," ujar Amran.
(kunthi fahmar sandy)