Pemerintah Tetapkan Kredit Program Rp394 Triliun di 2027, KUR Naik Jadi Rp325 Triliun

Alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun, naik dibandingkan anggaran 2026 yang sebesar Rp295 triliun.

IDXChannel - Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menetapkan alokasi anggaran program kredit pemerintah sebesar Rp394 triliun pada 2027.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target tersebut mencakup alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun, naik dibandingkan anggaran 2026 yang sebesar Rp295 triliun. 

"Pertama tadi kita bahas terkait dengan rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp394 triliun dengan rincian KUR-nya Rp325 triliun," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dari total plafon Rp394 triliun, pemerintah melokasikan skema kredit khusus. Di antaranya Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun yang dapat ditingkatkan pada semester II 2027.

Selain itu, Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) juga dialokasikan sebesar Rp30 triliun. Pemerintah juga membahas skema relaksasi pembiayaan bagi debitur terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kebijakan restrukturisasi kredit disiapkan selama tiga tahun bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membebaskan suku bunga margin menjadi 0 persen pada 2027 dan menetapkan 3 persen pada 2028 bagi penerima KUR di NTT. 

"Kemudian tadi kita bahas juga relaksasi untuk kredit pasca gempa di NTT, di mana relaksasinya adalah direstrukturisasi. Untuk tahun ini restrukturisasi, dan OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam 3 tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028," tutur Airlangga. 

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan, peningkatan total plafon kredit program dari sekitar Rp337 triliun pada tahun ini menjadi Rp394 triliun pada 2027 menjadi angin segar bagi efektivitas pembiayaan UMKM nasional.

"Dan diantaranya di dalamnya itu kan juga ada kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah ditetapkan di angka Rp325 triliun," kata Roro.

Roro menegaskan, ekspansi skema kredit murah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekosistem UMKM serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

"Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat. Dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah," katanya.

Hingga 27 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah telah menyentuh Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Realisasi ini menembus pencapaian sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun.

Khusus untuk instrumen KUR, penyerapan anggaran telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan total nilai Rp265,9 triliun, atau setara 90,1 persen dari target tahun 2026. 

Secara historis sejak 2015, akumulasi penyaluran kredit program pemerintah telah menembus Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.

Saat ini, lima instrumen kredit program, yang terdiri dari KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP, dan KPPS, difokuskan untuk menopang agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera. 

Kualitas kredit terjaga dengan porsi 68 persen mengalir ke sektor produktif dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) berada di level 2,14 persen.

(DESI ANGRIANI)