Pemerintah Targetkan 24 Ribu Hektare Pertanian Modern di Banten
Melalui penerapan metode tersebut, produktivitas padi ditargetkan mampu mencapai 10 hingga 12 ton per hektare tanpa penambahan luas lahan pertanian baru.
IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengembangan Pertanian Modern-Advanced Agriculture System atau PM-AAS seluas 24 ribu hektare di Provinsi Banten.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Alim mengatakan, perluasan sistem pertanian modern ini dilakukan guna mengoptimalkan potensi lahan, meningkatkan produktivitas padi, dan memperkuat fondasi produksi pangan nasional.
"Target kita, PM-AAS di Provinsi Banten bisa mencapai sekitar 24 ribu hektare. Ini merupakan gerakan pertanian modern melalui metode intensifikasi yang kita dorong untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan swasembada pangan,” katanya, Rabu (18/11/2026).
Alim menjelaskan melalui penerapan metode tersebut, produktivitas padi ditargetkan mampu mencapai 10 hingga 12 ton per hektare tanpa penambahan luas lahan pertanian baru.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa target diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program tidak berhenti pada kegiatan tanam, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.
“Kita tidak membiarkan petani sendiri. Kita mendampingi dan memberikan bantuan mulai dari benih, alsintan, hingga pendampingan penyuluh. Kita juga ingin membantu menyelesaikan persoalan irigasi yang selama ini menjadi kendala,” katanya.
Di samping mekanisasi dan sarana produksi, Wamentan Alim menyoroti persoalan ketersediaan air dan infrastruktur irigasi yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan pertanian di Banten.
Kekeringan yang berlangsung cukup panjang akibat El Nino semakin mempertegas pentingnya pengelolaan air untuk menjaga keberlangsungan kegiatan tanam dan produksi pangan.
Wamentan mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta pemerintah daerah.
Langkah ini diperlukan karena penanganan irigasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterpaduan program dan kewenangan.
(Nur Ichsan Yuniarto)