Pemerintah Diminta Waspada, Tekanan Ekonomi Bakal Makin Terasa di Triwulan IV-2026

Prasasti memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 di sekitar 5,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

IDXChannel - Perekonomian Indonesia diyakini masih akan mampu tumbuh di atas lima persen, dan bahkan berpotensi menembus level 5,2 persen di sepanjang triwulan III-2026 lalu. Capaian positif tersebut, di antaranya, ditopang oleh tren pemulihan kinerja ekspor di sektor manufaktur.

Meski demikian, pemerintah diimbau untuk tidak terlena, lantaran pada triwulan IV-2026, lantaran dinamika harga minyak global, kenaikan harga pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi, yang tengah dalam tren positif tersebut.

"Tekanan yang sesungguhnya, justru baru akan terasa di triwulan IV-2026," ujar Anggota Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Burhanuddin Abdullah, dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026).

Dalam rilis terbarunya, Prasasti memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 di sekitar 5,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Proyeksi tersebut disampaikan jelang diumumkannya data produk domestik bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan ini.

Sepanjang 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,2 hingga 5,4 persen, dengan batas atas setara target APBN yang sebesar 5,4 persen.

Dari sisi pembentuknya, Prasasati memprediksi bahwa pertumbuhan di atas lima persen terutama akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penyumbang terbesar PDB, yang masih bertahan meski kehilangan momentum.

Di lain pihak, penjualan eceran riil kembali tumbuh 1,3 persen, usai terkontraksi pada triwulan II-2026, namun pertumbuhan transaksi kartu dan uang elektronik cenderung melambat dan keyakinan konsumen turun, meski masih di zona optimistis.

"Pembedanya pada trowulan III adalah ekspor manufaktur, yang mulai pulih dan menahan perlambatan. Namun, angka di triwulan III yang solid belum mencerminkan tekanan sesungguhnya," ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, dampak terberat dari harga minyak, El Niño, dan kebakaran hutan baru akan terasa penuh pada triwulan IV-2026. Sedangkan ruang untuk stimulus tambahan cukup terbatas, karena beban subsidi energi berisiko naik dan agenda prioritas nasional turut menyerap APBN. 
Dari sisi eksternal, konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi dunia juga mendorong harga minyak naik dan menekan Indonesia sebagai negara pengimpor energi.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata hampir USD92 per barel pada Januari–September 2026, jauh di atas asumsi APBN yang sebesar USD70.

Bagi Burhanuddin, dampaknya baru akan mulai terasa pada Oktober, di mana kelompok transportasi, terutama bensin, menyumbang 0,59 poin persentase inflasi tahunan.

"Imbasnya merambat ke neraca eksternal. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada triwulan II dan rupiah di kisaran Rp18.000 per dolar AS membuat kebijakan harus memprioritaskan stabilitas makroekonomi," ujar Burhanuddin.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin menjadi 5,75 persen sepanjang tahun ini.

Dalam situasi tersebut, Burhanuddin menilai bahwa fungsi suku bunga pada dasarnya telah bergeser, bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan juga sekaligus menjadi jangkar kepercayaan.

Sehingga, dikatakan Burhanuddin, upaya pelonggaran yang dilakukan terlalu dini justru bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal.

Di lain pihak, meski tekanan eksternal menguat, satu hal positif yang perlu dicatat adalah mulai pulihnya kinerja sektor manufaktur.

"Pelemahan rupiah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global, meski sekaligus menaikkan biaya bahan baku dan impor energi. PMI Manufaktur S&P Global naik dari 52,4 pada September 1 of 3 menjadi 54,0 pada Oktober 2026, tertinggi sejak Maret 2024, dengan pesanan ekspor baru tumbuh tercepat sejak survei dimulai pada 2011," ujar Research Director Prasasti, Adhi N Saputro, dalam kesempatan yang sama.

Namun, menurut Adhi, survei yang sama mencatat biaya input naik lebih cepat akibat harga bahan bakar, sementara penyerapan tenaga kerja melambat.

Sementara, ekspor industri pengolahan naik 16,78 persen (YoY) pada September. Sepanjang triwulan III-2026, kenaikan ekspor manufaktur terutama berasal dari produk turunan sawit dan elektronik.

"Kendati demikian, fondasinya belum kokoh. Investor asing mulai masuk ke manufaktur, tapi investor domestik masih menahan diri, yang bisa dilihat dari realisasi investasi dalam negeri yang turun 7,5 persen," ujar Adhi.

Selama investasi domestik belum pulih, maka pemulihan manufaktur masih akan bergantung pada permintaan ekspor yang rentan terhadap perlambatan ekonomi dunia.

Karenanya, Adhi menilai angka triwulan III-2026 perlu dibaca dengan memperhitungkan jeda waktu. Pasalnya, angka di triwulan III-2026 cenderung terlihat solid karena sebagian tekanan belum sepenuhnya merambat ke perekonomian.

Hal ini lantaran ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. Dengan demikian, dampaknya baru akan terasa penuh pada triwulan IV-2026, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat.

Berangkat dari kondisi tersebut, Prasasti menilai target APBN sebesar 5,4 persen akan sulit untuk diwujudkan, meski tidak mustahil untuk dicapai.

Guna mencapainya, ekonomi perlu tumbuh sekitar 5,5 persen (YoY) pada triwulan IV-2026, di atas basis yang tinggi, yaitu sebesar 5,39 persen pada triwulan IV-2025).

"Persoalannya, percepatan itu harus dicapai ketika tiga tekanan memuncak bersamaan. Pertama, harga minyak yang tetap tinggi merambat ke biaya produksi dan transportasi, menekan margin dunia usaha, dan memperbesar tagihan impor," ujar Adhi.

Kedua, menurut Adhi, El Niño menekan produksi padi, yang turun 18,3 persen pada September dan diperkirakan turun 16,3 persen pada Oktober–Desember 2026, sehingga berpotensi mendorong harga bahan pokok di tengah inflasi yang sudah bertahan di atas tiga persen.

Dalam hal ini, kelompok berpendapatan rendah paling rentan, karena pangan menyumbang porsi terbesar pengeluaran mereka dan tabungan mereka sudah menipis.

Sedangkan yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung hingga Oktober di Kalimantan dan Sumatra mengganggu aktivitas ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

"Tekanan tersebut sulit diredam karena ruang fiskal dan moneter terbatas. Bank Indonesia harus menjaga rupiah sehingga belum dapat menurunkan suku bunga," ujar Adhi.

Dari sisi fiskal, harga minyak yang kembali melonjak berisiko menaikkan beban subsidi dan kompensasi energi pada triwulan IV-2026, sementara outlook defisit sudah mendekati batas tiga persen PDB.

Dengan demikian, memaksakan pertumbuhan lewat belanja, ekspansi kredit, atau kegiatan kuasi-fiskal berisiko menggerus bantalan fiskal dan stabilitas eksternal.

"Karena itu, Prasasti menilai pertumbuhan yang lebih tinggi perlu dibangun di atas fondasi yang lebih kuat," ujar Adhi.

Di lain pihak, Senior Economist Prasasti Piter Abdullah menyatakan bahwa pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan non-fiskal, seperti relaksasi hambatan dagang non-tarif dan kepastian regulasi.

Dalam jangka pendek, percepatan penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kuota impor bahan baku, menjadi mendesak. Dengan momentum Natal–Tahun Baru yang segera disusul Ramadan dan Idul Fitri, kepastian kuota memungkinkan dunia usaha menyusun rencana operasional yang terukur.

Lebih jauh, Piter menilai keterbatasan ruang kebijakan menggeser sumber dorongan pertumbuhan. 
"Sisa anggaran terlihat besar, tapi ruang geraknya tersandera beban subsidi energi dan bunga utang. Ketika ruang fiskal dan moneter sama-sama terbatas, dorongan pertumbuhan datang dari kepastian aturan main, bukan dari besarnya belanja," ujar Piter.

(taufan sukma)