OJK Ungkap Capaian ke Prabowo, Kredit dan Pembiayaan Daerah Tembus Rp53 Triliun
OJK mencatat realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima manfaat selama periode Agustus hingga Oktober 2026
IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima manfaat selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan dan mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat di berbagai daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan capaian tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam forum koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, penyaluran pembiayaan tersebut didukung sinergi OJK dengan lembaga jasa keuangan dan pemerintah daerah.
“Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun. Pembiayaan ini langsung dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring yang membuka warung kelontong hingga pelaku usaha makanan dan pakaian,” ujar Friderica.
Dia menjelaskan, pembiayaan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai jenis usaha. Selain perdagangan skala rumahan, fasilitas ini turut mendukung sektor produktif lainnya, mulai dari perkebunan kopi hingga budi daya ikan nila.
Perluasan akses pembiayaan tersebut didukung keberadaan TPAKD yang kini telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. OJK bersama pemerintah daerah mendorong keberadaan tim ini untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi daerah.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Jadi tidak ada daerah yang belum memiliki hal ini,” kata Friderica.
Untuk memantau perkembangan akses keuangan masyarakat, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan secara berkala.
Hasil survei mencatat indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah menembus angka di atas 93 persen. Capaian inklusi keuangan tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen yang semula ditetapkan untuk 2029. Pencapaian ini turut didukung kerja sama pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK mendorong berbagai program untuk membantu masyarakat memperoleh pendanaan yang lebih terjangkau, terutama bagi pelaku usaha yang rentan terhadap pinjaman informal berbunga tinggi. Program tersebut mencakup Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir serta pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas.
“Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” ungkap Friderica.
Upaya memperluas akses keuangan juga menyasar kalangan pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (SimPel) yang melibatkan bank nasional dan bank daerah. Melalui program ini, anak-anak sekolah, termasuk siswa di Sekolah Rakyat binaan Presiden, mendapatkan kemudahan untuk membuka rekening tabungan perbankan dengan setoran awal sebesar Rp5.000.
Friderica menambahkan, penyaluran kredit dan pembiayaan daerah sebesar Rp53 triliun tersebut melibatkan 350 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Keterlibatan berbagai entitas industri keuangan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan masyarakat hingga ke berbagai wilayah Indonesia.
“Dari Rp53 triliun tersebut, ada 350 PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang memberikan dukungan kepada masyarakat kita. Lembaga-lembaga pembiayaan ini bersama-sama meningkatkan akses keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutur Friderica.
(Shifa Nurhaliza Putri)