Mulai Beroperasi Awal 2027, OJK Minta Calon Penyelenggara Bursa Mineral Segera Mendaftar
minat berbagai pihak dalam menyambut dibentuknya BMKS oleh pemerintah pada dasarnya cukup besar.
IDXChannel - Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) telah dipastikan bakal mulai beroperasi sejak 1 Januari 2027 mendatang, dengan transaksi perdana diperkirakan mulai dilakukan pada 4 Januari 2027.
Langkah ini sengaja dilakukan seiring dengan target pemerintah dalam mengubah posisi Indonesia, dari semula sekadar pengguna harga (price taker) global, menjadi pembentuk harga (price maker) referensi bagi sejumlah komoditas strategis, seperti nikel, batu bara, emas dan sejumlah priduk mineral lainnya.
Guna mendukung hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditugaskan pemerintah sebagai pengawas, secara resmi juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menjadi dasar atas penyelenggaraan BMKS tersebut.
Karenanya, saat ini OJK juga mendorong agar pihak-pihak yang berminat mengajukan diri sebagai penyelenggara bursa, untuk dapat segera melakukan proses pendaftaran.
"POJK-nya sudah kami terbitkan. Mungkin mereka (calon penyelenggara) nanti daftarnya agak mepet-mepet, jadi masih kami tunggu," ujar Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, dalam diskusi Dewan Komisioner OJK bersama media, di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Sarjito, minat berbagai pihak dalam menyambut dibentuknya BMKS oleh pemerintah pada dasarnya cukup besar. Namun demikian, OJK sejauh ini belum mengungkap pihak-pihak yang telah dan akan mengajukan diri sebagai penyelenggara bursa.
Dalam hal ini, Sarjito juga menyebut bahwa pihaknya masih sedang menunggu peraturan yang akan memperjelas bentuk kelembagaan BMKS, termasuk dengan status penyelenggaranya, apakah berasal dan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.
Hal tersebut menjadi salah satu langkah persiapan yang dilalukan OJK, selain juga dengan membuka koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait dengan proses transisi pengawasan BMKS.
"Komunikasi dengan Bappebti sudah beberapa kali kami lakukan. Selain itu, koordinasi juga kami lakukan dengan Menteri Perdagangan selaku pihak yang membawahi Bappebti, serta juga Komisi VI DPR-RI, agar proses transisi bisa berjalan dengan baik dan smooth," ujar Sarjito.
(taufan sukma)