Menteri PKP Ajak Kadin dan Dubes Diplomasi Investasi untuk Program 3 Juta Rumah
Menteri PKP mengintensifkan diplomasi investasi di sektor perumahan dengan membuka peluang kerja sama bersama komunitas internasional dan dunia usaha.
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengintensifkan diplomasi investasi di sektor perumahan dengan membuka peluang kerja sama bersama komunitas internasional dan dunia usaha.
Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat industri perumahan nasional.
“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri undangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut turut membahas arah kebijakan ekonomi, kemudahan berusaha, hingga peluang investasi dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif.
Pada forum tersebut, Maruarar mempresentasikan beragam program unggulan Kementerian PKP yang masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Program 3 Juta Rumah. Lewat tayangan video, ia menampilkan pelaksanaan Program Bedah Rumah, peningkatan ekonomi keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kolaborasi bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta penyediaan rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya.
Pemerintah, lanjut Maruarar, konsisten menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, antara lain lewat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan. Perluasan akses pembiayaan rumah subsidi juga didorong melalui rencana perpanjangan tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
Untuk memperkenalkan capaian pembangunan hunian kepada komunitas internasional, Menteri Ara mengundang para duta besar beserta perwakilan negara sahabat di Indonesia yang hadir untuk menyaksikan agenda peresmian 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 mendatang.
Maruarar menegaskan bahwa percepatan pembangunan perumahan termasuk Program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pengembang, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci agar program berjalan optimal serta memberi manfaat langsung bagi warga.
Sebagai contoh, ia menyoroti kerja sama pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ikut membantu penanganan kawasan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sebanyak 29.000 jiwa hidup di Menteng Tenggulun, sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan dan Sebagian Duta Besar tinggal di daerah itu dan sisanya 24.000 orang sangat perlu perhatian. Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini. Mungkin duta besar yang tinggal di Menteng akan saya ajak juga melihat hasil Program Bedah Rumah di Kawasan Menteng Tenggulun,” imbuhnya.
Pembahasan di dalam forum juga diarahkan pada akselerasi pembiayaan sektor perumahan, penguatan ekosistem UMKM konstruksi, dan pengembangan diplomasi investasi global. Salah satu agenda strategis yang dipaparkan ialah skema Kredit Program Perumahan (KPP) untuk 2027, di samping percepatan pencapaian target rumah subsidi FLPP, rencana pelaksanaan akad massal, serta perluasan kerja sama lintas negara untuk menopang pembiayaan dan pembangunan perumahan nasional.
Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady menyoroti besarnya potensi sektor perumahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menilai program pembangunan perumahan berskala besar berpotensi menyumbang peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen, sembari menegaskan kesiapan KADIN Indonesia memperkuat peran diplomasi ekonomi guna menjembatani pemerintah serta pelaku usaha nasional bersama mitra internasional.
“Sektor perumahan juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan, mulai dari industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga sektor perbankan dan pembiayaan. Aktivitas tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri,” ujar James.
(Febrina Ratna Iskana)