Kurangi Utang, Sebagian Keuntungan Danantara Direncanakan Masuk ke Kas Negara
Purbaya mengatakan, targetnya skema pengambilan sebagian keuntungan Danantara sebagai kas negara akan dilakukan pada tahun ini.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana Pemerintah mengambil sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke kas negara untuk mengurangi beban utang Pemerintah.
Dia menjelaskan, ide tersebut muncul dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan beban utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara, baik lewat pajak, maupun seperti skema setor dividen perusahan BUMN.
"Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagai keuntungan Danantara untuk cadangan Pemerintah, sehingga itu yang bisa mengurangi utang kita juga. Nanti kita tentukan bentuknya ke depan," kata Purbaya saat ditemui usai Sidang debottlenecking di Kantornya, Rabu (12/8/2026).
Seperti diketahui, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi menjadi kas negara, melainkan dialihkan untuk fungsi pengembangan bisnis dibawah kelolaan Danantara. Baik untuk kebutuhan investasi baru, ekspansi usaha BUMN, pengoptimalan usaha, dan lain sebagainya.
Purbaya mengatakan, targetnya skema pengambilan sebagian keuntungan Danantara sebagai kas negara akan dilakukan pada tahun ini. Sejalan dengan target itu, Danantara masih melakukan konsolidasi pelaporan keuangan dari seluruh perusahan BUMN di bawahnya.
"Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita, dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesenambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara," katanya.
Sebelumnya, Purbaya melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja tersebut didorong pelaksanaan sejumlah program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).
"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II-2026," ujarnya dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).
(NIA DEVIYANA)